MANOKWARI — Keberhasilan Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak bisa diukur semata dari besaran anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat. Justru, tolak ukur utamanya adalah sejauh mana kebijakan ini mampu memproteksi hak-hak Orang Asli Papua (OAP) di tengah dinamika geopolitik global.
Hal tersebut mengemuka dalam kuliah umum bertajuk "Otonomi Khusus Papua dalam Perspektif Geopolitik Internasional" yang digelar di Kampus I Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IHTP), Manokwari. Acara ini dihadiri 50 mahasiswa dari IHTP, Universitas Caritas Indonesia (Uncri), dan Universitas Papua (Unipa).
Filep Wamafma menuturkan, Otsus merupakan wujud komitmen pemerintah pusat membangun Papua dengan pendekatan yang berbeda dari daerah lain. Substansinya tidak hanya menyangkut aspek fiskal, tetapi juga menjadi perekat hubungan pusat-daerah dan ruang afirmasi politik bagi OAP.
Dia mencontohkan, jabatan strategis seperti gubernur, bupati, hingga anggota DPR kini memberikan ruang lebih besar bagi OAP. Bahkan, ada kursi afirmasi khusus untuk representasi masyarakat Papua di parlemen.
"DPR orang Papua, bahkan ada kursi Otsus untuk dewan khusus orang Papua," ujarnya di hadapan mahasiswa.
Persoalan perampasan tanah adat menjadi salah satu indikator penting penilaian implementasi Otsus. Filep menegaskan karakter pembangunan di Papua tidak bisa disamakan dengan wilayah lain karena hampir seluruh wilayah memiliki keterikatan dengan hak ulayat.
"Di Papua tidak ada tanah kosong karena semuanya memiliki pemilik adat," jelasnya.
Menurut dia, ketika Otsus gagal memproteksi OAP beserta hak-hak adatnya, maka kebijakan ini otomatis kehilangan arah. Dia juga mengingatkan bahwa Papua harus mulai menyiapkan kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan energi agar tidak selamanya bergantung pada skema Otsus.
Filep menyoroti proses penyusunan regulasi Otsus yang relatif singkat. Tantangan terbesar justru terletak pada pelaksanaan aturan tersebut secara konsisten di lapangan.
"Ketika Otsus gagal memproteksi OAP, dengan sendirinya Otsus kehilangan arah. Jika Otsus gagal, kira-kira strategi apa lagi yang negara kasih buat Papua," tegasnya.
Senada, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa yang turut hadir mengajak mahasiswa memahami persoalan Otsus dalam konteks geopolitik global. Dia memaparkan pengalaman internasional untuk menggambarkan bahwa pembentukan dan perubahan suatu negara selalu dipengaruhi sejarah, konflik, maupun kesepakatan internasional.
Teguh juga menekankan peran media siber dalam menjaga persatuan bangsa. JMSI disebutnya bertanggung jawab menangkal penyebaran hoaks yang berpotensi memecah belah masyarakat, khususnya di Papua.