4 Pertanyaan Kunci ala Tan Malaka untuk Menguji Keberhasilan Pembangunan di Papua

JAYAPURA — Kegelisahan terhadap pembangunan di Papua sering kali berujung pada satu pertanyaan mendasar: apa yang sebenarnya berubah bagi masyarakat setempat? Proyek, anggaran, dan laporan memang terus berjalan, namun ketika dokumen-dokumen itu sampai ke kampung, gap antara target administratif dan pengalaman warga kerap menjadi perdebatan.

Di sinilah cara berpikir Tan Malaka, yang dirumuskan dalam Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika), menjadi relevan. Buku yang ditulis pada 1942-1943 itu tidak lahir dari ruang steril, melainkan dari tekanan pendudukan kolonial dan cita-cita republik yang belum terwujud.

Memeriksa Kenyataan, Bukan Sekadar Target Anggaran

Inti dari Madilog adalah penolakan terhadap cara berpikir yang menerima sesuatu hanya karena dianggap benar atau terus diucapkan. Tan Malaka mendorong agar kenyataan diperiksa dengan logika dan ilmu pengetahuan, bukan sekadar asumsi.

Dalam konteks Papua, semangat ini berarti menolak klaim keberhasilan yang hanya berdasarkan indikator administratif. Anggaran kesejahteraan yang naik tidak otomatis berarti masyarakat sejahtera, sama seperti bertambahnya gedung sekolah tidak selalu berarti pendidikan membaik.

Kehadiran investasi pun tidak bisa serta-merta disamakan dengan pertumbuhan ekonomi warga. Yang lebih penting adalah melihat apa yang terjadi setelah kebijakan itu menyentuh kehidupan masyarakat.

Empat Pertanyaan yang Lebih Penting dari Laporan Proyek

Alih-alih berpuas diri pada laporan proyek, pendekatan ala Tan Malaka justru memulai dari pertanyaan yang lebih mengganggu. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk membedah dampak riil sebuah kebijakan di lapangan:

• Siapa yang mendapatkan manfaatnya? Menelusuri apakah keuntungan proyek dinikmati masyarakat luas atau hanya segelintir pihak.
• Siapa yang mempunyai akses terhadap keputusan? Menguji apakah warga setempat dilibatkan dalam perencanaan atau hanya menjadi objek kebijakan.
• Siapa yang menguasai kegiatan ekonominya? Melihat apakah masyarakat lokal menjadi pemilik usaha atau hanya pekerja di wilayahnya sendiri.
• Siapa yang bahkan tidak pernah ditanya? Mengidentifikasi kelompok yang terabaikan saat keputusan tentang wilayah hidup mereka dibuat.

Dari Gagasan Menuju Perjuangan Kemerdekaan yang Nyata

Pemikiran Tan Malaka tidak berhenti pada penggantian pemerintahan kolonial. Rancangannya dalam Naar De Republik Indonesia (1925) sudah mencakup politik, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga militer, menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan sekadar mengibarkan bendera sendiri.

Gagasan ini berangkat dari kondisi objektif rakyat yang tertindas, bukan dari khayalan di kepala. Bagi Tan Malaka, pemikiran harus bertolak dari kenyataan, dan perjuangan menuju republik dibangun dari realitas tersebut.

Membaca Papua dengan kacamata ini berarti berani melihat realitas pembangunan secara jujur. Ini bukan soal mengagungkan seorang tokoh, melainkan mengadopsi cara berpikir yang tidak nyaman dengan jawaban yang sudah tersedia—sebuah cara pandang yang menuntut pembuktian nyata di lapangan, bukan sekadar tumpukan dokumen. (*)