JAYAPURA — Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menargetkan mayoritas program yang telah direncanakan pemerintah provinsi tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan paling lambat November 2026. Target itu ia sampaikan langsung di hadapan 16 pejabat yang baru dilantik di Aula Lukmen, Gedung Negara Dok V, Kota Jayapura, Selasa (1/9/2026).
Fakhiri menegaskan bahwa target tersebut menuntut percepatan kerja di seluruh lini birokrasi. Ia tidak ingin program pembangunan kehilangan momentum akibat proses administratif yang berlarut-larut.
"Saya tidak mau kita terus berputar di situ. Kalau pekerjaan tertahan sampai dua bulan, kita kehilangan waktu dua bulan. Karena itu, saya minta ada percepatan," ujarnya.
Gubernur mengharapkan seluruh program kerja sudah terealisasi dan rampung dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum akhir tahun anggaran berjalan.
"November saya berharap 85 sampai 90 persen semua yang telah kita kerjakan, baik dalam program maupun yang lainnya, sudah terselesaikan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan," kata Fakhiri.
Ia menambahkan, pembangunan Papua membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan program tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja.
"Pembangunan Papua tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak atau kelompok saja. Kita membutuhkan kerja sama," tuturnya.
Dalam arahannya, Fakhiri meminta para pejabat yang dilantik untuk melampaui tugas administratif rutin. Mereka harus mampu menerjemahkan visi misi pemerintah provinsi menjadi program yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
"Saudara tidak hanya menjalankan kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi penggerak perubahan. Saudara harus mampu menerjemahkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua ke dalam program yang terukur dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," tegas Fakhiri.
Ia juga menyoroti pentingnya budaya kerja yang profesional, berintegritas, inovatif, dan kolaboratif di lingkungan Pemprov Papua.
Pelantikan ini mencakup sejumlah posisi strategis, mulai dari staf ahli gubernur, asisten bidang perekonomian, hingga kepala dinas dan badan. Berikut rinciannya: