MERAUKE — Aksi pencabutan dan perusakan delapan Salib Hitam di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menuai kecaman keras. Simbol yang dipasang Marga Moyuwend Buako pada 2 September 2026 itu dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat marga yang berjuang mempertahankan tanah adatnya.
Salib Hitam bukan sekadar penanda. Berbeda dengan Salib Merah yang dipasang warga sejak 2024, Salib Hitam dimaknai sebagai simbolisme perlawanan terakhir. Marga Moyuwend Buako menyatakan siap mempertaruhkan segalanya, termasuk nyawa, untuk mempertahankan wilayah yang menjadi tempat kuburan moyang dan kampung lama mereka.
Ambrosius dari Solidaritas Merauke yang mendampingi warga korban PSN menjelaskan bahwa Salib Hitam dipasang karena makna Salib Merah yang berulang kali ditancapkan sejak 2024 telah diabaikan. Ia menegaskan simbol itu merepresentasikan kesiapan marga menghadapi konsekuensi apa pun.
"Salib Hitam itu bentuk perlawanan antara mati-hidup. Dan mereka siap mati atas tanah mereka. Bersedia apapun konsekuensinya. Karena dusun yang dibongkar untuk pembangunan bandara baru itu adalah tempat kuburan moyang sekaligus kampung lama Marga Moyuwend Buako. Itu tempat keramat," ujar Ambrosius, Senin (7/9/2026).
Delapan Salib Hitam dipasang di Dusun Molu, Dusun Babong, Dusun Yapel, Dusun Kelepi, Dusun Kakobodol, Dusun Ongabuk, Dusun Esrum, dan Dusun Obub. Lokasinya membentang dari kilometer 15 hingga kilometer 29, tepat di pintu masuk proyek pembangunan bandara.
Namun sehari setelahnya, seluruh salib dicabut dan dirusak. Warga hanya menemukan bekas ritual adat seperti daun kelapa yang dibuang di parit, sementara kayu salib hilang tak berbekas. Kesaksian warga menduga pelakunya orang-orang perusahaan, dengan aparat TNI, polisi, dan Pemerintah Kecamatan Ilwayab terlihat berada di lokasi kejadian.
Ketua LBH Papua-Merauke, Johnny Teddy Wakum, menyebut insiden ini sebagai bukti meluasnya konflik agraria akibat pemaksaan PSN di Papua Selatan. Sejak 2024, program ketahanan pangan yang dikerjakan PT Jhonlin Group dan dikawal aparat keamanan disebut melakukan penyerobotan serta penggusuran paksa tanah adat Marga Moywend dan Basik-Basik.
"Berdasarkan data yang dimiliki oleh tim pendamping hukum, tanah dan hutan yang diambil paksa untuk pembangunan Bandar Udara Wanam Baru, cetak sawah, pembangunan pangkalan militer dan pabrik senjata," kata Teddy, Senin (7/9/2026).
Teddy menambahkan, tim pendamping hukum menemukan pola baru untuk meredam perlawanan masyarakat adat hingga September 2026, yakni aksi premanisme oleh orang tak dikenal yang merusak, mencabut, dan menghilangkan sejumlah salib hitam.
Solidaritas Merauke mendesak Presiden Prabowo, Gubernur Papua Selatan, dan Bupati Merauke tidak berdiam diri atas penghinaan martabat Marga Moyuwend Buako ini. Mereka meminta pemerintah pusat dan daerah membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap pelaku perusakan.
Masyarakat adat memaknai aksi tancap salib sebagai simbol penyelamatan ekologis, spiritual, dan sosial terhadap ketidakadilan yang dialami. Aksi ini juga menjadi bentuk perlawanan terhadap ekspansi perkebunan skala besar yang mengancam ruang hidup mereka.