JAYAPURA — Program pencetakan sawah di Papua memasuki babak evaluasi yang lebih ketat. Gubernur Papua Matius D. Fakhiri meminta seluruh pihak memastikan lahan yang dibuka benar-benar produktif, bukan sekadar tuntas secara administratif.
Pernyataan itu disampaikan Fakhiri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Addendum Konstruksi Cetak Sawah Tahun 2026 se-Tanah Papua di Kota Jayapura, Sabtu (5/9/2026). Rakor digelar Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
Fakhiri menegaskan program yang menargetkan 5.380 hektare sawah pada 2026 ini tidak boleh dipandang sekadar upaya menambah areal persawahan. Keberhasilan, menurut dia, harus diukur dari kelayakan lahan, kualitas konstruksi, ketersediaan sumber air dan sarana produksi, hingga kesiapan petani mengelola lahan.
“Papua memiliki potensi lahan yang besar, namun potensi tersebut harus dikelola secara terencana agar mampu menjadi kekuatan dalam pembangunan daerah dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Fakhiri.
Orang nomor satu di Papua itu mengingatkan agar pembukaan lahan tidak berakhir sia-sia. Setiap jengkal lahan yang dicetak harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
“Jangan sampai pembukaan lahan selesai secara administratif, tetapi belum mampu meningkatkan produksi pangan maupun kesejahteraan petani. Ukuran keberhasilan program harus dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat di lokasi pembangunan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Fakhiri meminta evaluasi program dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan data di lapangan. Setiap kendala yang dihadapi harus segera diidentifikasi dan dicari solusinya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ketahanan pangan adalah bagian dari kesejahteraan. Mari kita membangun Papua bukan hanya dengan membuka lahan, tetapi dengan menumbuhkan harapan, memperkuat kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh rakyat,” pungkas Fakhiri.