PAPUA — Pemerintah berencana mewajibkan pencampuran etanol 5% (E5) pada bensin nonsubsidi di Jawa, Bali, dan Lampung mulai semester II-2026. Target ini berhadapan dengan realita pasokan: stok etanol fuel-grade yang siap dipasok baru sekitar 26 ribu kiloliter, sementara kebutuhan untuk E5 nonsubsidi saja mencapai 600 ribu kiloliter.
Perbandingan dengan program biodiesel memang kerap muncul sebagai resep sukses. Namun, bahan bakunya berbeda drastis. Produksi CPO 2025 mencapai 51,7 juta ton dengan serapan biodiesel 12,7 juta ton tanpa mengganggu ekspor. Sementara itu, dari 39 juta ton tebu nasional, hanya dihasilkan 1,9 juta ton tetes—setara 425 ribu kiloliter etanol, masih di bawah kebutuhan tahap pertama.
Keunggulan harga etanol saat ini bersifat semu. Perhitungan HIP bioetanol Agustus 2026 sebesar Rp11.695 per liter sebelum pajak memanfaatkan harga tetes yang jatuh ke Rp900 per kilogram akibat banjir impor sepanjang 2025. Harga Pertamax Rp15.950 per liter, dan setelah dikurangi PPN serta PBBKB, harga dasarnya sekitar Rp13.700.
Selisih harga ini juga bisa ditutup oleh nilai oktan. Kandungan energi etanol memang hanya dua pertiga bensin, tapi 5% etanol mampu menaikkan RON 92 menjadi 95. Dengan selisih harga RON 95 dan RON 92 di pasar Singapura US$1,5 hingga US$3 per barel, nilai oktan itu setara Rp3.400 sampai Rp6.800 per liter etanol.
Masalahnya, keunggulan ini langsung hilang jika harga tetes kembali normal. Pada harga tetes Rp2.400 per kilogram—level stabil lima tahun sebelum 2025—etanol baru setara bensin jika harga minyak Brent mencapai US$90 per barel. Pergeseran harga tetes dari Rp900 ke Rp2.400 menggeser titik impas hingga US$55 per barel.
Dari pengalaman merancang pabrik bioetanol fuel-grade, hambatan pembangunan pabrik bukan soal subsidi, melainkan tiga ketidakpastian. Pertama, tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas harga tetes. HIP mengikuti tetes, tetes mengikuti lelang KPBN, ekspor, dan kebijakan impor. Dalam setahun terakhir, harga tetes ditentukan bergantian oleh Permendag 16/2025 yang membuka impor, lalu Inpres yang menutupnya, dan Kementerian ESDM yang hanya mencatat dampaknya pada HIP.
Pada Mei 2026, APTRI mengeluhkan skema bioetanol domestik hanya menghargai tetes sekitar Rp957 per kilogram, sementara eksportir membayar Rp1.500 sampai Rp1.600. Investor yang harus meyakinkan bank soal ketersediaan bahan baku 15 tahun ke depan tidak punya satu dokumen pun untuk ditunjukkan.
Kedua, etanol masih diperlakukan seperti minuman keras. PMK 34/2026 yang membebaskan cukai untuk pencampuran baru terbit Mei 2026, tiga tahun setelah Perpres 40/2023. Itu pun baru membereskan sisi Pertamina, sementara di sisi produsen, izin usaha industri dan Amdal bisa memakan waktu tiga tahun per lokasi.
Ketiga, angka US$0,25 per liter dalam formula HIP untuk seluruh biaya di luar tetes tidak pernah ditinjau sejak 2016. Pabrik bioetanol PTPN X di Mojokerto, berkapasitas 30 juta liter per tahun berbasis tetes, menelan biaya Rp461 miliar pada 2013—sepertiganya hibah Jepang. Literatur Brasil menunjukkan biaya modal pabrik baru skala 100 kiloliter per hari sekitar US$0,16 sampai US$0,22 per liter, belum termasuk uap, ragi, tenaga kerja, dan pengolahan vinasse. Biaya konversi riil mencapai US$0,26 sampai US$0,40 per liter.
India berhasil menaikkan tingkat pencampuran dari 1,5% pada 2013-2014 menjadi 20% pada 2025. Kuncinya tiga keputusan: harga beli per bahan baku yang ditinjau tahunan, pembeli tunggal yang mengontrak 11,6 miliar liter di muka, dan diversifikasi yang membuat jagung kini menyumbang separuh pasokan.
Thailand mencapai blending 13,8% tetapi harus membakar Oil Fund setiap kali harga minyak turun. Filipina membuka impor dan industri domestiknya berhenti di separuh pasar. Indonesia yang memulai dari posisi lebih sulit perlu mengurai simpul harga tetes, perizinan, dan formula biaya sebelum bicara skala besar.