JAKARTA — Yanni menilai Bank Papua punya posisi strategis dalam perekonomian daerah karena berstatus bank milik pemerintah daerah dengan jaringan pelayanan yang menjangkau wilayah Papua. Dalam pertemuan dengan Presiden, ia meminta kebijakan pemerintah pusat tetap memperhitungkan keberadaan bank tersebut, khususnya untuk penyaluran dana yang berkaitan dengan hak aparatur sipil negara (ASN), termasuk guru di Papua.
Menurut Yanni, jika sebagian hak guru disalurkan melalui Bank Papua, aktivitas ekonomi di daerah akan ikut bergerak. Usulan itu ia sampaikan langsung di hadapan Presiden, bukan lewat surat atau perantara.
Yanni menyebut Presiden Prabowo merespons usulan tersebut dengan meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mencatat dan memberi perhatian terhadap masukan yang disampaikan. Presiden, kata Yanni, menegaskan bahwa masukan yang rasional dan dapat mempercepat pengembangan ekonomi rakyat di Papua akan ditindaklanjuti pemerintah.
"Presiden mengatakan, masukan-masukan yang rasional dan bisa mempercepat pengembangan ekonomi rakyat di Papua akan ditindaklanjuti pemerintah," kata Yanni.
Dalam pertemuan itu, Presiden juga menegaskan bahwa dirinya mendapat mandat dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Mandat tersebut, menurut Yanni, akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Bank Papua saat ini menangani layanan pengelolaan keuangan daerah, termasuk rekening kas umum daerah, payroll gaji ASN, serta fasilitas kredit pegawai di sejumlah daerah. Bank tersebut juga menyatakan perannya sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit untuk mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di Tanah Papua.
Salah satu kerja sama yang berjalan adalah dengan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya pada Juli 2026. Kerja sama itu mencakup pengelolaan rekening kas daerah dan penyaluran payroll gaji ASN melalui Bank Papua.
Yanni berpendapat penguatan Bank Papua perlu masuk agenda pembangunan ekonomi Papua. Bank tersebut merupakan badan usaha milik daerah yang sahamnya dimiliki pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua.
"Bank Papua ini punya peran dalam pertumbuhan ekonomi Papua. Karena itu, kebijakan mengenai penyaluran dana pemerintah perlu memperhatikan keberadaan dan fungsi Bank Papua," ujar Yanni di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Ia berharap kebijakan pemerintah pusat memberi ruang bagi bank daerah tersebut untuk terus menjalankan fungsi ekonomi di Tanah Papua. Usulan mengenai Bank Papua menjadi salah satu isu yang ia sampaikan kepada Presiden dalam pembahasan pembangunan Papua.
"Keberadaan Bank Papua tidak dapat dilepaskan dari agenda memperkuat ekonomi rakyat. Ketika bank daerah tumbuh, berarti kapasitas ekonomi Papua ikut diperkuat," demikian Yanni.