PAPUA — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak Kementerian ESDM memastikan program biodiesel B50 memberi manfaat langsung bagi petani sawit swadaya, bukan hanya menguntungkan industri. Desakan disampaikan menyusul aksi demonstrasi memperingati Hari Tani Nasional di Kementerian ESDM, Kamis (24/9/2026), yang menuntut perlindungan harga tandan buah segar (TBS) dan perluasan akses pasar.
Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menegaskan peningkatan kebutuhan crude palm oil (CPO) untuk biodiesel harus diikuti perlindungan harga TBS dan perluasan akses pasar bagi petani swadaya. Ia menyampaikan sikap organisasi dalam pertemuan di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Sabarudin meminta pemerintah menerapkan B50 secara terukur dan fleksibel, dengan mempertimbangkan ketersediaan CPO, kebutuhan domestik, pasar ekspor, serta perlindungan harga TBS.
"Pengembangan biodiesel B50 harus memberikan manfaat nyata kepada petani. Kami meminta pemerintah menerapkan B50 secara terukur dan fleksibel dengan mempertimbangkan ketersediaan CPO, kebutuhan domestik, pasar ekspor, serta perlindungan harga TBS," kata Sabarudin.
Menurut SPKS, lonjakan kebutuhan CPO untuk biodiesel berisiko menekan pasokan yang seharusnya dinikmati petani. Perlindungan harga TBS menjadi syarat utama agar program energi hijau tidak mengorbankan pendapatan petani kecil.
SPKS juga meminta pemerintah mengevaluasi pungutan ekspor CPO sebesar 12,5 persen. Sabarudin menilai beban pungutan itu berpotensi menekan harga TBS jika pembiayaan insentif biodiesel dibebankan ke petani.
Organisasi petani ini mendorong percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan peningkatan dana menjadi Rp90 juta per hektare. Skema itu mencakup bantuan biaya hidup selama masa peremajaan, sehingga petani tetap punya penghasilan saat kebun belum produktif.
Petani swadaya menjadi pihak paling rentan dalam rantai pasok sawit nasional. Mereka menjual TBS ke pabrik tanpa kontrak jangka panjang, sehingga fluktuasi harga CPO dan kebijakan ekspor langsung terasa di pendapatan harian.
Jika B50 hanya menambah permintaan CPO tanpa jaminan harga, petani swadaya berisiko tetap menerima harga rendah meski kebutuhan bahan baku naik. Perluasan akses pasar yang diminta SPKS menyasar agar petani tidak bergantung pada tengkulak dan punya alternatif pembeli.
Pemerintah menargetkan B50 sebagai lanjutan program mandatori biodiesel yang sudah berjalan. Namun kesiapan pasokan CPO, infrastruktur pencampuran, dan skema insentif masih jadi pembahasan antara Kementerian ESDM dan pelaku industri.
SPKS menempatkan perlindungan petani sebagai syarat utama. Tanpa evaluasi pungutan ekspor dan percepatan PSR, program B50 berisiko dinikmati korporasi besar saja, sementara petani swadaya tetap menanggung beban biaya produksi yang meningkat.