MANOKWARI — Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Arief Rahadian, menyebut sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Ia merinci inflasi tahunan Papua Barat hingga Agustus 2026 sebesar 5,27 persen, sementara rata-rata nasional 3,19 persen.
Tekanan inflasi dipengaruhi kelompok transportasi serta makanan dan minuman, termasuk sejumlah kelompok pengeluaran lain. Meski begitu, Arief mencatat mulai Agustus terjadi koreksi tekanan inflasi, dengan deflasi bulanan sebesar 1,19 persen.
"Namun mulai Agustus menunjukkan adanya koreksi tekanan inflasi. Secara bulanan, pada Agustus terjadi deflasi sebesar 1,19 persen," jelasnya.
Tingginya inflasi tahunan pada sektor transportasi dan sejumlah komoditas pangan strategis tetap membutuhkan kewaspadaan serta penguatan sinergi pengendalian inflasi secara konsisten di Papua Barat.
Empat Langkah Utama BI Jaga Daya Beli Masyarakat
BI bersama pemerintah daerah terus mengoptimalkan pengendalian inflasi melalui empat langkah utama: menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
"Empat hal ini merupakan pilar utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkokoh ketahanan ekonomi daerah," ujar Arief.
Tahun ini BI mengintegrasikan PESTA SINOLI dan Torang Locavore dalam satu rangkaian kegiatan karena keduanya berkaitan erat dalam mendorong pemanfaatan data, penguatan pangan lokal, dan pengendalian inflasi.
Rangkaian Hari Statistik Nasional dan Pameran UMKM
PESTA SINOLI menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional 2026 bersama BPS Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini menjadi wadah edukasi sekaligus forum sinergi pemanfaatan data ekonomi daerah.
"Perumusan kebijakan tentu memerlukan data yang berkualitas. Data yang relevan, tepat waktu, valid dan lengkap sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan, termasuk intervensi stabilisasi harga maupun perencanaan investasi dunia usaha, dapat dilakukan secara tepat," katanya.
Agenda kegiatan mencakup booth PESTA SINOLI, showcase UMKM dan produk hilirisasi pangan, booth Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Booth Edukasi Kebanksentralan dan Stabilisasi Harga (ESENSI), hiburan, perlombaan, hingga berbagai kegiatan edukasi bagi masyarakat.
Torang Locavore 2026 Dorong Kemandirian Pangan Sagu dan Keladi
Torang Locavore 2026 menjadi salah satu strategi BI mendukung gerakan pengendalian inflasi dan pangan. Program ini diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan melalui pengembangan komoditas pangan lokal unggulan Papua Barat, seperti sagu dan keladi.
Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Marthen Kocu, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Barat, menekankan pemanfaatan data dan statistik akurat sebagai dasar menentukan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
"Data dan statistik yang akurat merupakan pondasi utama dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam upaya menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan dan mengoptimalkan potensi unggulan daerah demi kesejahteraan masyarakat Papua Barat," ujarnya.
Menurut Marthen, kegiatan tersebut juga menjadi momentum meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya literasi data serta pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan.
"Pemerintah Provinsi Papua Barat akan senantiasa mendukung setiap upaya dan inisiatif yang berorientasi pada penguatan ekonomi daerah, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah," katanya.
Apresiasi untuk Mitra Pengendalian Inflasi
Arief menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Manokwari, Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kantor Wilayah BPDP Papua Barat, TPID, perbankan, akademisi, dunia usaha, dunia pendidikan, dan media yang selama ini mendukung upaya pengendalian inflasi.
Ia berharap produk-produk lokal Papua Barat semakin dikenal dan dikembangkan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah.
