BIAK — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Biak Numfor menggelar High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building TPID. Agenda ini dirancang untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi serta meningkatkan kapasitas kelembagaan TPID di daerah.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (29/7/2026) itu dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, Zacharias L. Mailoa. Forum ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pengendalian inflasi daerah.
Potensi Perikanan Jadi Kunci Stabilitas Harga
Alih-alih hanya mengandalkan distribusi logistik dari luar, TPID Biak Numfor justru melihat potensi lokal sebagai jawaban. Penjabat Sekda Biak Numfor, Zacharias L. Mailoa, menegaskan bahwa kabupaten ini memiliki potensi besar di sektor perikanan dan kelautan yang belum dioptimalkan secara maksimal.
Menurutnya, pengoptimalan sektor ini menjadi krusial untuk menjaga ketersediaan pangan, menstabilkan harga kebutuhan pokok, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Potensi perikanan ini juga bisa memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan," ujarnya dalam sambutannya.
Strategi 4K untuk Jaga Stabilitas Harga
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, menekankan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu instansi. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang solid untuk memastikan rantai pasok berjalan mulus.
“Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” kata Warsono. Ia menambahkan, strategi pengendalian inflasi harus terus diperkuat dengan mengedepankan konsep 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Mitigasi Iklim dan Anggaran Daerah Jadi Sorotan
Forum yang mengusung tema “Akselerasi Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi Biak Numfor Melalui Mitigasi Iklim, Optimalisasi Anggaran, dan Tata Kelola TPID” ini turut menghadirkan sejumlah narasumber ahli. Mereka berasal dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, BPS Kabupaten Biak Numfor, Kanwil DJPb Provinsi Papua, dan BMKG Kabupaten Biak Numfor.
Para narasumber menyoroti pentingnya pengambilan kebijakan berbasis data. Selain itu, antisipasi dampak perubahan iklim terhadap distribusi logistik dan pasokan pangan menjadi perhatian serius, mengingat Biak Numfor merupakan wilayah kepulauan yang rawan gangguan cuaca.
Optimalisasi penyerapan anggaran daerah juga menjadi poin penting yang dibahas. Penguatan tata kelola TPID dinilai krusial agar program pengendalian inflasi berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
Apa Langkah Selanjutnya?
Melalui forum ini, Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berharap kolaborasi dengan seluruh mitra strategis terus diperkuat. Targetnya jelas: menjaga stabilitas inflasi, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Biak Numfor.
Ke depan, TPID diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga motor penggerak kebijakan yang berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok di pasar. Dengan sinergi yang kuat, gejolak harga diharapkan dapat diredam sejak dini.
