JAKARTA — Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mendorong Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, dan kementerian terkait memastikan pembangunan Sekolah Rakyat permanen tersebar merata, termasuk di Tanah Papua. Dorongan itu disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, 1 November 2026.
Menurut Filep, program Sekolah Rakyat adalah kebijakan strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi lewat jalur pendidikan. Keberhasilan program, katanya, tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya sekolah, tetapi juga dari ketersediaan gedung permanen, kelengkapan fasilitas, kualitas tenaga pendidik, dan keberlanjutan pembiayaan.
Wakil Pansus Papua itu menyoroti sejumlah Sekolah Rakyat di Tanah Papua yang baru menjalankan kegiatan pendidikan lewat fasilitas rintisan. Pembangunan gedung permanen di beberapa lokasi masih berlangsung atau baru masuk tahap persiapan.
Karena itu, pemerintah diminta mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat permanen di enam provinsi: Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
"Sekolah Rakyat diharapkan hadir di seluruh daerah di Indonesia, baik Jawa maupun luar Jawa, secara adil sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah, lengkap dengan standar fasilitas dan kualitas pendidikan yang setara. Termasuk anak-anak Papua memiliki hak yang sama dengan anak-anak di Jawa dan seluruh wilayah Indonesia," tegas Filep.
Filep menegaskan jika pemerintah membangun Sekolah Rakyat permanen yang modern dan lengkap di Jawa, standar serupa harus diberikan kepada anak-anak di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan seluruh daerah lain.
Daftar fasilitas yang menurutnya wajib menyertai pembangunan mencakup ruang belajar representatif, asrama putra dan putri, perpustakaan, laboratorium komputer, fasilitas kesehatan, ruang makan, sarana olahraga, akses internet, air bersih, sanitasi, serta rumah bagi guru dan tenaga kependidikan.
"Kami mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia secara berkeadilan. Jika pemerintah membangun Sekolah Rakyat permanen yang modern dan lengkap di Jawa, standar yang sama juga harus diberikan kepada anak-anak di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan seluruh daerah Indonesia," ujarnya.
Bagi Filep, pemerataan pembangunan perlu memperhatikan kebutuhan objektif tiap wilayah, terutama tingkat kemiskinan, kondisi geografis, keterisolasian, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan akses pendidikan. Daerah dengan tantangan geografis berat dan biaya konstruksi tinggi justru layak mendapat kebijakan afirmatif.
"Daerah yang menghadapi tantangan geografis lebih berat, biaya konstruksi lebih tinggi, dan keterbatasan infrastruktur justru membutuhkan kebijakan afirmatif. Keadilan tidak selalu berarti membagi anggaran sama rata, tetapi memastikan setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan pendidikan yang sama baiknya," jelasnya.
Lokasi pembangunan juga diminta tidak menumpuk di ibu kota provinsi atau kota besar. Sekolah Rakyat permanen harus menjangkau kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi, wilayah pedalaman, pesisir, pegunungan, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Jangan sampai Sekolah Rakyat hanya hadir sebagai program administratif atau menggunakan fasilitas sementara tanpa kepastian pembangunan permanen. Kita ingin melihat bangunan yang layak, guru yang berkualitas, asrama yang aman, dan anak-anak dari keluarga miskin benar-benar memperoleh kesempatan pendidikan yang dapat mengubah masa depan mereka," lanjutnya.
Sebagai Ketua Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan sosial, Filep menyebut pemerataan Sekolah Rakyat bagian dari tanggung jawab konstitusional negara sesuai Pasal 31 UUD 1945. Di Tanah Papua, ia meminta kebijakan pendidikan sejalan dengan semangat UU Otsus Papua, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keberpihakan kepada Orang Asli Papua.
Anak-anak OAP dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, menurutnya, perlu perhatian afirmatif dalam penerimaan Sekolah Rakyat lewat mekanisme transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Papua memiliki tantangan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan pelayanan pendidikan yang membutuhkan penanganan khusus. Karena itu, pembangunan Sekolah Rakyat permanen harus menjadi salah satu instrumen negara untuk mempercepat pemerataan kualitas sumber daya manusia Papua," katanya.
Filep juga meminta pemerintah pusat membuka peta jalan pembangunan Sekolah Rakyat permanen secara nasional. Isinya mencakup jumlah lokasi per provinsi, alokasi anggaran APBN, perkembangan pembangunan fisik, kesiapan lahan, jumlah peserta didik, dan target penyelesaian.
"Kami meminta pemerintah menyusun kebijakan anggaran yang berkeadilan. Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kesulitan geografis harus memperoleh dukungan yang proporsional," ujarnya.
Provinsi m?
na saja yang menjadi prioritas pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Papua? A: Enam provinsi, yaitu Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.