PAPUA — Komite IV DPD RI mengusulkan penambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp45 triliun hingga Rp48 triliun dari pagu RAPBN 2027 yang ditetapkan Rp735 triliun. Usulan itu muncul setelah pengkajian menemukan 351 provinsi, kabupaten, dan kota berkapasitas fiskal rendah hingga sangat rendah.
Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyampaikan usulan tersebut dalam forum Senator Menyapa di Studio II CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11). Menurut dia, dasar pengusulan bukan semata aspirasi daerah, melainkan data Kementerian Keuangan dan Bappenas.
DPD meminta pagu TKD dinaikkan menjadi sekitar Rp780 triliun. Angka itu dihitung dari posisi RAPBN 2027 sebesar Rp735 triliun ditambah kebutuhan Rp45 triliun sampai Rp48 triliun.
"Jadi untuk RAPBN 2026/2027 dasar kita kan DPD meminta penambahan anggaran dari Rp735 triliun yang ada di RAPBN itu, kita mengusulkan menambah Rp45 triliun sampai Rp48 triliun. Jadi totalnya Rp780 koma sekian triliun," ujar Ahmad.
Data yang dihimpun Komite IV menunjukkan 351 daerah otonom masuk kategori kapasitas fiskal rendah. Dua provinsi tercatat sangat rendah, yakni di Papua dan Papua Pegunungan.
Rinciannya, sekitar 30 hingga 39 kabupaten masuk kategori sangat rendah, ditambah dua kota. Ahmad menyebut angka pasti masih dalam proses verifikasi.
"Ada dua provinsi yang sangat rendah yang berada di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Ada 30 atau 39 kalau tidak salah kabupaten yang sangat rendah dan dua kota. Jadi totalnya sekitar 351 daerah, dan ada 30 yang rendah," ucap Ahmad.
Temuan itu menjadi alasan utama DPD mendorong penambahan alokasi. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah bergantung pada transfer pusat untuk membiayai pelayanan publik dasar.
Pemerintah menetapkan pagu TKD APBN 2027 sebesar Rp735 triliun. Angka itu disahkan DPR pada 29 September 2026, naik 5,5 persen dari outlook 2026 yang berada di Rp696,9 triliun.
Perjalanan pagu TKD berfluktuasi tajam dalam dua tahun terakhir. Pagu definitif APBN 2025 mencapai Rp848,52 triliun, lalu turun ke Rp693 triliun pada APBN 2026.
Pemerintah beralasan tidak semua dukungan ke daerah disalurkan lewat TKD. Sebagian bantuan mengalir melalui program belanja kementerian dan lembaga pusat.
"Tetapi pemerintah pusat akhirnya hanya menyanggupi pagu Rp735 triliun. Alasannya karena selain dana TKD yang langsung ditransfer ke daerah, ada dana-dana lain dari pusat lewat lembaga maupun kementerian dalam bentuk program-program belanja kementerian/lembaga," kata Ahmad.
Komite IV DPD menjalankan pengkajian pendapatan dan belanja negara setiap tahun sebelum menyampaikan pandangan atas APBN. Prosesnya mencakup penyerapan aspirasi di daerah dan rapat dengar pendapat dengan kementerian.
"Jadi setiap tahun, kita DPD RI lewat Komite IV melakukan pengkajian, memberikan pandangan atas pendapatan dan belanja negara. Setiap tahun kita menyerap aspirasi di daerah-daerah di seluruh Indonesia, tapi juga melakukan rapat-rapat dengar pendapat," ujar Ahmad.
Usulan penambahan TKD juga mengacu pada permintaan pemerintah daerah agar nilai transfer minimal setara alokasi 2025. Forum Senator Menyapa episode dua membahas instrumen TKD yang mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa.
Pembicara lain yang hadir adalah Anggota DPD RI dari Kepulauan Bangka Belitung Darmansyah Husein, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.