SERUI — Kunjungan kerja Tonny Tesar di Kabupaten Waropen menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di tingkat pusat. Selain soal pemekaran Provinsi Papua Utara, pertemuan itu menampung sejumlah kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak oleh Pemkab Waropen.
Dalam pertemuan tersebut, Tonny menegaskan kehadirannya bukan sekadar menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPR RI. Menurutnya, kunjungan itu menjadi kesempatan mendengarkan langsung kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Papua.
"Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Waropen dan seluruh jajaran yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Kehadiran saya bukan hanya untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPR RI, tetapi juga untuk mendengar langsung aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat," ujar Tonny Tesar.
Usulan Pemekaran Menunggu Pembahasan November
Tonny menyatakan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah Saireri perlu disampaikan kepada pemerintah pusat agar dibahas sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menargetkan usulan itu masuk dalam rapat yang direncanakan pada November mendatang.
"Kita berharap aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara dapat kita usulkan dan sampaikan kepada pemerintah pusat. Mudah-mudahan dalam pembahasan dan rapat yang direncanakan pada November mendatang, usulan ini bisa mendapat perhatian sebagai salah satu prioritas untuk tahun 2027," katanya.
Menurut Tonny, aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah akan diperjuangkan melalui mekanisme dan komisi terkait di DPR RI sesuai kewenangan masing-masing. Sebagai anggota Fraksi Partai NasDem, ia berkomitmen meneruskan aspirasi daerah agar menjadi perhatian pemerintah pusat.
Enam Kebutuhan Dasar Waropen yang Disorot
Selain pemekaran wilayah, Tonny menyoroti sejumlah kebutuhan pembangunan di Kabupaten Waropen. Ia menyebut akses jalan, penyediaan air bersih, penyelesaian pembangunan rumah sakit, pembangunan pasar, pengembangan sektor pertanian, serta akses transportasi pelabuhan dan bandara.
Menurutnya, pembangunan ekonomi daerah perlu memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat secara langsung. Ia tidak ingin pembangunan hanya mengandalkan masuknya investor tanpa manfaat yang dirasakan warga.
"Kita ingin pembangunan berjalan dengan baik dan masyarakat turut merasakan manfaatnya. Sektor pertanian sangat penting untuk diperhatikan. Jangan hanya investor yang masuk, tetapi masyarakat juga harus terlibat langsung dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki," ungkapnya.
Tonny juga menyinggung program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Menurutnya, program itu perlu didukung kebijakan yang memperhatikan akses dan pemanfaatan lahan serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Waropen Ajukan Diri sebagai Ibu Kota Provinsi
Wakil Bupati Waropen Yowel Boari, yang mewakili Bupati Fransiscus Xaverius Mote, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Tonny Tesar beserta rombongan. Ia menilai kunjungan anggota DPR RI itu memperkuat hubungan kelembagaan dan membangun pemahaman bersama soal kebutuhan masyarakat di daerah.
"Kami menyambut baik kunjungan ini dan menyampaikan terima kasih atas perhatian serta kesempatan untuk membangun komunikasi secara langsung dengan Pemerintah Kabupaten Waropen," kata Yowel.
Pemkab Waropen memandang pemekaran sebagai salah satu aspirasi untuk mendorong pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan pemerintahan, dan membuka peluang kemajuan bagi masyarakat di kawasan pesisir utara Papua. Dalam konteks itu, Waropen berharap dipertimbangkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Utara.
"Bagi Kabupaten Waropen, aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara merupakan bagian dari harapan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Harapanannya agar Kabupaten Waropen dapat dipertimbangkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Utara merupakan aspirasi yang ingin kami sampaikan secara baik dan konstruktif. Tentu, penetapannya harus melalui kajian yang objektif dan mengikuti ketentuan," ujar Yowel.
Pemerintah Kabupaten Waropen menyatakan terus berupaya melaksanakan pembangunan dengan berpedoman pada visi Waropen Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan. Pembangunan daerah, menurut Yowel, membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga perwakilan rakyat, dan seluruh elemen masyarakat.
