JAYAPURA — Proyek Tembaga-Emas Frieda River di Provinsi Sandaun dan Sepik Timur, Papua Nugini, bergerak ke tahap perencanaan lanjutan setelah pemerintah PNG dan pemilik konsesi asal China meneken kesepahaman baru. Penandatanganan dilakukan pekan lalu oleh Menteri Pertambangan Solen Loifa dan Ketua GDRH LV Yongzhong.
Perdana Menteri James Marape dan Duta Besar China untuk PNG Yang Xiaoguang menyaksikan langsung prosesi tersebut, bersama perwakilan senior kedua negara. Kesepahaman Bersama itu berjudul Peningkatan Kerja Sama Lebih Lanjut Terkait Proyek Pengembangan Terpadu Sepik.
Apa Isi Kesepahaman yang Diteken?
Dokumen tersebut memuat komitmen bersama untuk mengoptimalkan studi kelayakan proyek dan memperkuat kolaborasi menuju fase negosiasi berikutnya. Frieda River diproyeksikan menjadi salah satu pengembangan sumber daya paling signifikan di PNG.
Proyek ini menggabungkan operasi penambangan tembaga-emas skala besar dengan infrastruktur pendukung dan pembangkit listrik tenaga air. PanAust Limited Australia berperan sebagai operator melalui anak usaha Frieda River Limited.
Komposisi sahamnya dikuasai GDRH dengan porsi 80 persen, sedangkan 20 persen sisanya dipegang Highlands Pacific. GDRH merupakan perusahaan yang didukung negara China.
Marape: Frieda River Harus Jadi Proyek Unggulan Kemitraan
Marape menyambut baik penandatanganan tersebut dan menyebutnya sebagai tonggak penting menjelang kunjungannya ke China untuk pertemuan APEC pada November. Pemerintah PNG juga menegaskan komitmen membangun infrastruktur di koridor proyek.
"Kami menyambut Anda, percaya pada Anda, dan kami ingin memajukan proyek ini," kata Marape, dikutip Jubi dari laman tvwan.com.pg.
Dukungan infrastruktur itu mencakup peningkatan konektivitas antara Vanimo, Telefomin, dan daerah sekitarnya. Marape menilai warga PNG perlu melihat Frieda River sebagai proyek unggulan kemitraan yang saling menghormati antara Tiongkok dan PNG.
Komitmen GDRH dan Rencana Tim Khusus Pemerintah
Ketua GDRH LV Yongzhong menyatakan perusahaannya tetap berkomitmen memperdalam kerja sama dengan PNG. Pihaknya menyebut Frieda River sebagai investasi luar negeri unggulan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.
"Kami selalu menganggap Proyek Sungai Frieda sebagai proyek luar negeri unggulan, proyek yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, dan proyek persahabatan," kata LV.
Jika proyek terbukti layak secara ekonomi, GDRH berencana mengerahkan kemampuan spesialis dan pengalaman operasional tambangnya. Targetnya, Frieda River menjadi operasi pertambangan modern yang aman, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan efisien.
Marape juga mengusulkan pembentukan tim negara khusus di bawah pengawasan Sekretaris Utama Ivan Pomaleu. Tim itu akan mendukung koordinasi berkelanjutan seiring berlanjutnya pembahasan proyek.
PanAust Bantah Isu Perjanjian Pengembangan Komunitas
PanAust menepis sejumlah komentar di media sosial yang menyebut penandatanganan tersebut sebagai Perjanjian Pengembangan Komunitas (CDA) atau perjanjian pengembangan proyek final. Perusahaan menegaskan klaim itu tidak akurat.
"Kesepahaman Bersama adalah kerangka kerja sama yang dimaksudkan untuk mendukung dialog berkelanjutan, optimalisasi kelayakan, dan persiapan untuk negosiasi Negara di masa mendatang," kata PanAust.
Perusahaan menambahkan tidak ada Perjanjian Pengembangan Komunitas yang ditandatangani dalam acara tersebut. Penegasan ini penting agar publik tidak salah membaca status kesepakatan yang masih berada di tahap perencanaan.
Kekhawatiran Pencemaran Sungai Sepik
Menteri Lingkungan dan Konservasi PNG Wera Mori menyatakan pemerintah tidak ingin melihat Sungai Sepik tercemar. Ia menekankan perlunya jaminan bahwa bendungan limbah tambang tidak berdampak negatif pada sungai dan penduduk sekitarnya.
"Kami tidak ingin melihat Sungai Sepik tercemar, jadi kami harus yakin bahwa dalam bentuk apa pun, bendungan limbah tambang tidak akan berdampak negatif pada Sungai Sepik dan penduduknya," kata Mori kepada Guardian.
Pemerintah PNG tidak menanggapi surat pelapor khusus PBB dalam tenggat 60 hari yang diberikan. Mori menyatakan pemerintah menyadari pendapat para pengamat internasional dan sedang berupaya menanganinya.
