SORONG — Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Kementerian ATR/BPN, Rezka Oktoberia, menyatakan pihaknya membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah. Alasannya, pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat mensyaratkan adanya Surat Keputusan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang diterbitkan kepala daerah.
"Kementerian ATR/BPN membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Karena untuk menindaklanjuti pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, kami membutuhkan SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang diterbitkan oleh kepala daerah," ujar Rezka dalam kegiatan di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026).
Berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024, proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah penetapan subjek hukum oleh pemerintah daerah. Tahap kedua berupa pencatatan dan penerbitan sertipikat oleh Kementerian ATR/BPN.
Kementerian ATR/BPN menyosialisasikan ketentuan itu langsung kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat setempat. Perwakilan keduanya dikumpulkan untuk membahas proses pemberian kepastian hak atas tanah ulayat di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
Kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di kedua provinsi telah dilaksanakan pada 2021 oleh Universitas Cendrawasih. Hasilnya, terdapat sejumlah titik indikatif tanah ulayat yang tersebar di kota dan kabupaten.
Di Papua Barat, titik indikatif berada di Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Sementara di Papua Barat Daya, titik serupa tersebar di Kota Sorong, Maybrat, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrauw.
"Hasil inventarisasi dan identifikasi menjadi data awal yang dapat ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan setempat," kata Rezka.
Verifikasi dan validasi itu menentukan apakah titik indikatif yang memenuhi persyaratan dapat diproses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat sesuai ketentuan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menyambut baik langkah pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat di wilayahnya. Ia berharap sosialisasi dari Kementerian ATR/BPN membuat para pihak menjalankan pendaftaran tanah ulayat dengan lancar.
"Kami mengharapkan bahwa tanah-tanah adat masyarakat ini yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi bisa dicatatkan pengadministrasiannya. Serta kami berharap, pencatatannya juga harus benar-benar transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat adat sehingga di kemudian hari tidak ada lagi persoalan-persoalan tanah adat," terang Wagub Papua Barat Daya.
Diskusi panel dalam kegiatan itu melibatkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Universitas Papua, NGO Landesa Indonesia, dan perwakilan masyarakat hukum adat asal suku Sawoi Hnya. Usai panel berakhir, dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Strategi Percepatan dan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Berita acara tersebut memuat pokok-pokok pembahasan antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah. Dokumen itu juga menuangkan rencana tindak lanjut yang menjadi panduan pekerjaan selanjutnya dalam hal tanah ulayat.
Penandatanganan melibatkan Inspektur Jenderal ATR/BPN Wahyu Widada, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat Keliopas Fenitiruma, dan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernardus Wijanarko. Perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Barat Daya dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya turut membubuhkan tanda tangan.