JAKARTA — Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menyatakan persiapan BRAN dimulai tahun ini supaya pada 2027 aktivitas lembaga tersebut dapat berjalan. Pembahasan mencakup sejumlah kebutuhan mendasar, dari sumber daya manusia, anggaran, hingga infrastruktur dan kelengkapan kantor.
“Rencananya, tahun ini persiapan BRAN sudah mulai dilakukan sehingga pada 2027 aktivitasnya dapat berjalan. Karena itu, kami membahas sejumlah kebutuhan mendasar, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, hingga infrastruktur dan kelengkapan kantor,” ujar Dalu di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Bentuk dukungan konkret yang disiapkan Kementerian ATR/BPN adalah menugaskan sejumlah personel untuk membantu proses persiapan operasional BRAN. Penugasan itu mencakup aspek sumber daya manusia, kelembagaan, dan substansi yang diperlukan dalam pembentukan serta pelaksanaan tugas lembaga baru tersebut.
Dukungan personel dinilai penting karena BRAN belum memiliki struktur kerja yang utuh. Kementerian ATR/BPN berperan mengisi kekosongan itu sembari menunggu pembentukan organisasi permanen.
Kedua lembaga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memenuhi kebutuhan BRAN. Kebutuhan infrastruktur dan perlengkapan kantor akan ditindaklanjuti melalui koordinasi sumber daya agar dapat disiapkan sesuai kebutuhan.
“Kami sepakat untuk saling mengisi dan membantu. Harapannya, pembagian peran dan dukungan antarpihak ini dapat membuat seluruh kebutuhan BRAN dipersiapkan dengan baik,” tutup Dalu.
BRAN adalah lembaga yang disahkan pada 1 Oktober 2026 untuk menangani persoalan reforma agraria nasional. Pembentukannya menambah daftar lembaga negara yang menangani sengketa dan tata kelola pertanahan, berdampingan dengan Kementerian ATR/BPN.
Kesiapan operasional BRAN pada 2027 bergantung pada rampungnya pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Tanpa personel, anggaran, dan kantor yang memadai, pelaksanaan tugas lembaga berisiko tertunda.