JAKARTA — Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menyebut capaian redistribusi 4,39 juta hektare itu sebagai catatan sejarah sebelum Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria muncul. Simposium yang menjadi forum penyampaian capaian tersebut digelar bersamaan dengan HUT ke-15 NasDem pada Rabu (04/11/2026) di Jakarta.
Menurut Ossy, angka tersebut diraih Kementerian ATR/BPN dengan berbagai kompleksitas dan tantangan yang dihadapi. Pemerintah tidak berhenti pada redistribusi dan legalisasi tanah, tetapi juga mendorong penataan akses agar tanah yang sudah dimiliki rakyat berdampak ekonomi.
Penataan Aset dan Akses Jadi Kunci Kemakmuran Jangka Panjang
Ossy menegaskan pelaksanaan Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada redistribusi tanah dan legalisasi tanah saja. Program ini juga memberikan kemakmuran bagi masyarakat dalam jangka panjang melalui kegiatan penataan akses.
"Pertama dengan penataan aset, kedua penataan akses. Bagaimana tanah yang sudah dimiliki oleh rakyat bisa berdampak ekonomi dan berhasil guna," tuturnya.
Dengan skema itu, penerima manfaat di 26 lokasi prioritas tidak sekadar memegang sertifikat. Mereka mendapat dukungan agar lahan yang dikuasai berproduksi dan menopang penghidupan keluarga.
UU Pengaturan Reforma Agraria dan Kehadiran BRAN
Arah pelaksanaan Reforma Agraria pada tahun ini diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang disahkan pada September 2026. Untuk memperkuat Reforma Agraria, dibentuklah Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
Untuk saat ini, tugas ATR/BPN dan BRAN memiliki keterkaitan yang saling mendukung. Ossy menilai persoalan Reforma Agraria tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian.
"BRAN ini merupakan bukti, persoalan Reforma Agraria tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian (ATR/BPN). Kita menyambut positif kehadiran BRAN ini yang memiliki fungsi dari hulu ke hilir," ungkap Wamen Ossy.
ATR/BPN Tetap Jalankan Administrasi Pertanahan dan Pasok Data Konflik Agraria
Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN tetap menjalankan fungsi administrasi pertanahan. Lingkupnya mencakup survei, pengukuran, pencatatan, penetapan hak atas tanah, hingga pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Kementerian juga menyatakan dukungan penyediaan data dan informasi kepada BRAN. Data yang dipasok khususnya objek yang menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN, termasuk data konflik agraria yang berkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria.
"Kami mendukung penyediaan data dan juga informasi kepada BRAN. Khususnya, data objek yang menjadi kewenangan dari Kementerian ATRBPN, termasuk data-data konflik agraria yang berkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria," pungkas Wamen Ossy.
Simposium Dibuka Ketua Komisi II DPR dan Melibatkan Sejumlah Ahli
Simposium tersebut dibuka oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Forum ini juga melibatkan sejumlah narasumber ahli dari berbagai latar.
Narasumber yang hadir antara lain Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016-2022 Sofyan Djalil; Wakil Ketua Pokja Regulasi dan Blueprint BRAN Mohamad Sinal; Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Roni Septian Maulana; serta DPP Petani NasDem Nur Amalia.
