Hari Otsus Papua 2026, John NR Gobai Sebut Pemda Eksekutor Utama dan Soroti 4

Penulis: Yasir  •  Sabtu, 21 November 2026 | 08:46:01 WIB
John NR Gobai menyampaikan pernyataan saat memperingati Hari Otonomi Khusus Papua pada 21 November 2026.

PAPUA TENGAH — John NR Gobai menegaskan seluruh perangkat regulasi, alokasi anggaran, hingga kewenangan Otsus sebenarnya sudah tersedia. Karena itu, ia menilai tidak ada lagi alasan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk tidak mengeksekusi kebijakan sesuai roh Otsus.

Pernyataan itu disampaikan tokoh Papua tersebut saat memperingati Hari Otonomi Khusus Papua yang jatuh pada 21 November 2026. Menurut dia, Undang-Undang Otsus lahir sebagai produk hukum resolusi konflik yang disahkan pemerintah pusat bersama DPR RI.

Regulasi tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat Papua pada rentang tahun 1998 hingga 2000. John menyebut UU Otsus dirancang dengan semangat desentralisasi asimetris yang bertumpu pada tiga pilar utama: regulasi daerah, dana Otsus, dan pembagian kewenangan.

Bantah Anggapan Papua Kekurangan Produk Hukum Daerah

Menilik pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 atau Otsus jilid pertama, John membantah anggapan bahwa Tanah Papua kekurangan produk hukum daerah. Sejak tahun 2008 hingga masa jabatannya di DPR Papua sejak akhir 2017, puluhan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus telah disahkan.

Produk hukum itu mencakup peradilan adat, pertambangan rakyat, kehutanan, pengelolaan sumber daya alam, kekayaan intelektual, kesehatan, hingga hak ulayat. "Jadi kalau ada pihak yang menyebutkan bahwa selama ini belum ada Perdasi dan Perdasus itu omong kosong, masalahnya ada pada pelaksanaan yang tidak maksimal. Saya harap kita bicara jujur saja," tegas John NR Gobai.

Ia menyoroti standar ganda dalam tata kelola pemerintahan karena pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota kerap memilih-milih aturan yang ingin dijalankan. Kondisi ini diperumit oleh berlakunya undang-undang umum lain sesuai Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 74 UU Otsus, sehingga asas lex specialis derogat legi generalis belum berjalan sepenuhnya di Papua.

Dana Otsus Sudah Masuk APBD, Kini Soal Penggunaan

Soal anggaran, John mengingatkan Dana Otsus telah menjadi bagian nyata dari pendapatan APBD provinsi dan kabupaten/kota. Ia mencontohkan skema pembagian dana pada era Gubernur Barnabas Suebu melalui Peraturan Gubernur, serta era Gubernur Lukas Enembe melalui Perdasus Nomor 25 Tahun 2013.

Perdasus itu membagi dana dengan rasio 80 persen untuk kabupaten dan 20 persen untuk provinsi guna membiayai lima urusan bersama, yakni program PROSPEK, perumahan, Gerbang Mas, pendidikan, dan Kartu Papua Sehat.

"Kalau ada yang menyebutkan bahwa Dana Otsus belum dirasakan oleh masyarakat, maka pertanyaannya harus diarahkan kepada pemerintah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan Organisasi Perangkat Daerah pengguna anggaran, dana itu digunakan untuk apa? Mari kita bicara jujur, jangan kita terlalu baku tipu," ujarnya.

Memasuki era UU Nomor 2 Tahun 2021 beserta aturan turunannya, yakni PP Nomor 106 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021, pembagian kewenangan dan skema dana block grant serta specific grant sudah diatur rinci. Tugas pemerintah daerah kini mengeksekusi anggaran dan kewenangan itu untuk mewujudkan keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua.

Empat Catatan Krusial yang Diminta Jadi Perhatian

John memberikan empat catatan yang wajib menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan di Tanah Papua. Pertama, penuntasan amanat Hak Asasi Manusia. Meski perwakilan Komnas HAM sudah terbentuk, mandat pembentukan Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua hingga kini belum terealisasi.

"Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan guna mengobati luka hati orang Papua terkait kekerasan di masa lalu dan distorsi sejarah yang masih terus menjadi perdebatan," katanya.

Kedua, keberpihakan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Berbekal kewenangan dalam PP Nomor 106 Tahun 2021, John mendorong penerbitan regulasi yang memberikan izin kelola SDA langsung kepada Orang Asli Papua agar masyarakat asli menjadi tuan di negeri sendiri.

"Kita pegang izin, biar investor dari luar seperti China dan lainnya menanam modal di atas izin anak Papua. Mimpi dan arah kebijakan kita harus ke sana," tutur John.

Ketiga, ia menegaskan seluruh pihak yang berkarya di atas Tanah Papua wajib tunduk pada semangat afirmasi atau diskriminasi positif bagi OAP. "Fokus dari Otsus itu adalah Orang Asli Papua sebagai bagian dari desentralisasi asimetris. Kalau ada pihak yang tidak setuju fokus pada OAP, silakan bicara dengan Jakarta karena undang-undang ini ditetapkan pemerintah pusat," tandasnya.

John menutup dengan mengingatkan bahwa di Pulau Papua yang berlaku adalah Undang-Undang Otonomi Khusus. Momentum Hari Otsus 2026 ia jadikan pijakan untuk menagih eksekusi kebijakan yang selama ini dinilai belum maksimal di tingkat pemerintah daerah.

Reporter: Yasir
Sumber: sasagupapua.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top