TELUK BINTUNI — Syamsudin Seknun menyatakan pengusulan program yang sebelumnya bisa dilakukan dengan mudah kini harus mengikuti regulasi dan ketentuan yang berlaku. Politikus yang akrab disapa Sase itu membawa banyak staf dalam reses di kompleks Gaya Baru, Bintuni, untuk menampung langsung saran dan usulan masyarakat.
Menurutnya, kehadiran kepala bagian dan staf bagian lapangan bertujuan agar setiap usulan warga langsung dirangkum dan tercatat sesuai mekanisme.
Usulan Warga Diproses untuk Anggaran 2028
Syamsudin menjelaskan bahwa sesuai mekanisme, usulan yang disampaikan pada reses saat ini akan diproses untuk program tahun 2028. Usulan tersebut tidak bisa masuk ke tahun anggaran 2027.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena sebelumnya ada beberapa usulan yang mekanismenya sedikit berbeda. Ke depan, seluruh proses akan dirapikan.
Usulan masyarakat akan dibahas setelah reses, kemudian diparipurnakan. Hasil risalah paripurna itu yang nantinya diusulkan sebagai program.
Kelengkapan Administrasi Jadi Penentu Lolosnya Usulan
Syamsudin menekankan pentingnya kelengkapan administrasi agar usulan dapat diterima. Jika administrasi tidak lengkap, usulan akan sulit keluar sebagai program.
“Jadi nanti kalau ada usulan, harus administrasinya lengkap supaya kita kasih masuk. Kalau diverifikasi oleh KPK setelah administrasi masuk, baru dia bisa lolos masuk di dalam program usulan,” ujarnya.
Dengan skema baru itu, setiap usulan warga di Papua Barat akan melewati verifikasi KPK sebelum masuk ke dalam daftar program resmi.