Pencarian

25 Tahun Otsus Papua, DPRK Mimika Minta Dana Otsus Lebih Berpihak ke Ekonomi OAP

Sabtu, 21 November 2026 • 11:16:31 WIB
25 Tahun Otsus Papua, DPRK Mimika Minta Dana Otsus Lebih Berpihak ke Ekonomi OAP
Anggota DPRK Mimika menyoroti alokasi Dana Otsus agar lebih berpihak pada pemberdayaan ekonomi OAP.

MIMIKA — Mathius Uwe Yanengga menyampaikan sorotan itu pada 10 November 2026, atau sekitar dua pekan sebelum peringatan seperempat abad Otsus. Menurut dia, pemberdayaan ekonomi dan dukungan modal usaha bagi OAP perlu mendapat porsi perhatian lebih besar. Selama ini, alokasi Dana Otsus lebih banyak dikaitkan dengan sektor pendidikan dan kesehatan.

Usulan senada datang dari Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah. Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Timika pada 29 Juli 2026, MRP mengusulkan pembentukan kementerian khusus yang menangani pelaksanaan Otsus.

Perjalanan Seperempat Abad Otsus Papua

Otsus Papua diberlakukan melalui UU Nomor 21 Tahun 2001. Pada fase pertama, kebijakan ini berlangsung 20 tahun, dari 2001 hingga 2021, dengan alokasi dana 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional.

Periode itu juga ditandai pembentukan MRP sebagai lembaga representasi kultural OAP. Regulasi awal kemudian mengalami perubahan pertama lewat UU Nomor 35 Tahun 2008, yang antara lain mengakomodasi pembentukan Provinsi Papua Barat.

Fase kedua dimulai setelah pemerintah mengesahkan UU Nomor 2 Tahun 2021. Beleid itu memperpanjang dana Otsus selama 20 tahun, dari 2022 hingga 2041, dengan besaran naik menjadi 2,25 persen dari plafon DAU Nasional.

Sebagai aturan pelaksana, pemerintah menerbitkan PP Nomor 106 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021. Arah pembangunan jangka panjangnya dituangkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041 melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023, dengan fokus Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

Enam Provinsi dan Anggaran Rp12,696 Triliun pada 2026

Implementasi Otsus Jilid II berjalan bersamaan dengan pemekaran wilayah pada 2022. Tanah Papua yang semula dua provinsi kini menjadi enam: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

Dukungan anggaran pemerintah pada 2026 mencakup Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Berdasarkan rincian APBN dan penyesuaian melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2026, total alokasi kedua instrumen mencapai sekitar Rp12,696 triliun.

Penyesuaian lewat KMK itu sekitar Rp2,696 triliun, terdiri atas tambahan Dana Otsus Rp696 miliar dan DTI Rp2 triliun. Anggaran diarahkan untuk percepatan pembangunan di enam provinsi wilayah Papua.

Dana Otsus diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun DTI menyasar kesenjangan infrastruktur dasar seperti transportasi, energi listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sanitasi lingkungan.

Afirmasi Politik hingga Tantangan Koordinasi Enam Provinsi

Regulasi Otsus juga membuka ruang afirmasi politik bagi OAP melalui mekanisme pengangkatan anggota legislatif. Ketentuan ini dimaksudkan memperkuat keterwakilan masyarakat asli Papua di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Memasuki tahun kelima Otsus Jilid II, pemerintah pusat dan daerah masih menghadapi tantangan menyelaraskan program pembangunan. Enam provinsi, daerah otonom baru, dan pemerintah kabupaten/kota perlu bergerak dalam satu arah.

Karena itu, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas aparatur, validitas data penerima manfaat, serta transparansi pengelolaan anggaran menjadi pekerjaan rumah bersama. Efektivitas kebijakan bergantung pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang konsisten.

Follow papuaonline.id

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: antarpapua.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks