SORONG — Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat Daya, George Japsenang, membuka langsung forum tersebut mewakili Gubernur PBD. Pemerintah daerah menilai keberadaan Dewan Kesenian menjadi kebutuhan mendesak agar para pelaku seni punya rumah bersama untuk berekspresi dan menyampaikan aspirasi.
George menuturkan, selama ini komunitas seni di Papua Barat Daya tumbuh tanpa koordinasi yang rapi. Kondisi itu membuat potensi kesenian daerah sulit terpetakan dan dikembangkan secara terarah.
Seni Tari hingga Ukir Menanti Perhatian
Sejumlah bidang kesenian disebut memerlukan perhatian khusus setelah Dewan Kesenian terbentuk. Mulai dari seni tari, seni musik, seni akustik, hingga seni ukir yang hidup di tengah masyarakat.
Menurut George, pengurus yang nanti terpilih mesti langsung bekerja menjaga dan melestarikan kekayaan budaya daerah. Pelibatan anak muda menjadi syarat penting karena mereka yang akan mewarisi tradisi tersebut.
"Budaya harus terus dijaga, dilestarikan, bahkan dikembangkan. Potensi yang kita miliki dengan segala keberagaman di Provinsi Papua Barat Daya ini harus terus dikembangkan. Anak-anak muda juga perlu dilibatkan karena merekalah yang nantinya akan mewarisi sekaligus mengembangkan budaya kita," tegas George.
MRP Soroti Ruang Ekspresi yang Belum Tampak
Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP) PBD, Vincentius Paulinus Baru, menyambut baik kongres pertama tersebut. Menurutnya, forum ini penting untuk memastikan pengembangan seni budaya daerah berjalan dengan payung kelembagaan yang jelas.
Vincentius menyoroti persoalan mendasar: Papua dikenal lekat dengan seni dan budaya, tetapi ruang untuk menampilkannya belum terlihat nyata. Ia mendorong agar Dewan Kesenian juga dibentuk hingga tingkat kabupaten dan kota.
"Kita berharap Kongres ini bisa berjalan dengan baik pengurus terbentuk dan perlu juga kalau memang harus dikabupaten kota lagi, maka perlu didorong sehingga ini menjadi rumah untuk pengembangan seni dan budaya karena memang hari ini kita bicara Papua identik dengan seni dan budaya tapi ruang-ruang itu masih belum terlalu nampak," kata Vincentius.
Kolaborasi Lintas OPD Jadi Kunci
Dalam pembahasan forum, sejumlah masukan muncul dari MRP, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pariwisata PBD. George menyebut catatan-catatan itu perlu ditindaklanjuti lewat kerja sama yang konkret, bukan sekadar kesepakatan di atas kertas.
Vincentius menambahkan, kolaborasi antara organisasi perangkat daerah dan lembaga kesenian menentukan apakah seniman mendapat panggung yang layak. Event dan ruang ekspresi untuk seni budaya Papua dinilai perlu segera ditunjuk dan difasilitasi.
"Kolaborasi penting dengan dibentuknya lembaga ini maka kerjasama antara OPD dan lembaga kesenian, seniman, sehingga event-event ataupun ruang-ruang yang perlu ada penunjukan atau ruang ekspresi untuk seni budaya Papua ini bisa ditampilkan," pungkas Vincentius.
