Pencarian

Kemenkum Blokir Akses Administrasi FFI, Tunggu Kepengurusan Definitif dari PSSI

Senin, 16 November 2026 • 16:52:01 WIB
Kemenkum Blokir Akses Administrasi FFI, Tunggu Kepengurusan Definitif dari PSSI
Kementerian Hukum membekukan sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum FFI menindaklanjuti surat PSSI tertanggal 13 November 2026.

PAPUA — Kementerian Hukum membekukan akses Sistem Administrasi Badan Hukum atas nama Federasi Futsal Indonesia, menindaklanjuti surat PSSI tertanggal 13 November 2026. Pemblokiran menyasar administrasi badan hukum, bukan kegiatan futsal, dan baru dibuka setelah KLB serta kepengurusan definitif disampaikan PSSI.

Langkah itu dijalankan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum, yang menutup sementara akses SABH milik FFI — organisasi yang kini memakai nama Asosiasi Futsal Indonesia. Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Andi Taletting Langi menyebut penutupan akses dimaksudkan agar tidak ada perubahan data kepengurusan selama persoalan internal belum tuntas.

Surat PSSI yang menjadi dasar pemblokiran juga memuat penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Umum FFI. Penunjukan itu disebut sebagai bagian dari persiapan Kongres Luar Biasa, mekanisme yang disiapkan untuk menyelesaikan persoalan kepengurusan di tubuh federasi futsal.

Apa yang Diblokir dan Apa yang Tetap Berjalan

Andi menegaskan pembatasan hanya menyentuh administrasi badan hukum. Kegiatan organisasi dan olahraga futsal yang berada di bawah naungan PSSI tidak ikut dihentikan.

"Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI," ujar Andi di Jakarta, Senin (16/11).

Kemenkum akan menindaklanjuti proses administrasi setelah KLB digelar dan PSSI menyampaikan pemberitahuan resmi soal kepengurusan definitif FFI.

Kemenkum Menolak Disebut Ikut Campur Urusan Internal

Andi memastikan pemblokiran bukan bentuk intervensi terhadap dinamika organisasi olahraga. Kemenkum, katanya, tetap menghormati kewenangan PSSI dan mekanisme organisasi dalam menyelesaikan persoalan kepengurusan FFI.

"Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya, bola pantai, atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku. Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku," paparnya.

Posisi FFI sebagai bagian dari struktur sepak bola nasional membuat setiap proses dan perubahan kepengurusannya harus mengacu pada Statuta PSSI serta mekanisme organisasi yang berlaku.

Harapan Agar Fokus Kembali ke Pembinaan dan Kompetisi

Kemenkum berharap persoalan kepengurusan FFI cepat selesai lewat jalur organisasi. Andi menyoroti dampak yang bisa muncul jika urusan administratif berkepanjangan.

"Yang terpenting, persoalan administratif dan kepengurusan ini dapat segera diselesaikan agar perhatian seluruh pihak kembali tertuju pada pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan kemajuan prestasi futsal Indonesia," pungkas Andi.

Dengan akses SABH ditutup sementara, perubahan data kepengurusan FFI praktis terkunci sampai KLB rampung. Keputusan soal siapa yang berhak memimpin federasi futsal sepenuhnya menunggu hasil mekanisme internal PSSI.

Follow papuaonline.id

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: cnnindonesia.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks