Pencarian

Kejagung Periksa Saksi Kemenkeu dan Bea Cukai di Kasus Nikel PT CNI

Rabu, 18 November 2026 • 11:52:01 WIB
Kejagung Periksa Saksi Kemenkeu dan Bea Cukai di Kasus Nikel PT CNI
Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa saksi dari Kementerian Keuangan dan Bea Cukai Kendari terkait dugaan korupsi tata kelola nikel PT CNI.

PAPUA — Kejaksaan Agung memeriksa dua saksi dari Kementerian Keuangan dan Bea Cukai Kendari pada Selasa, 17 November 2026, untuk mendalami dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel PT Ceria Nugraha Indotama periode 2017-2020. Pemeriksaan menyasar unsur pemerintah yang diduga terlibat dalam pengawasan aktivitas tambang nikel perusahaan tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyebut pemeriksaan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Kedua saksi hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan.

Siapa Saksi yang Diperiksa

Anang mengidentifikasi kedua saksi sebagai DNS dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kendari serta TF dari Kementerian Keuangan. Keduanya diperiksa untuk melengkapi informasi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel.

"Jampidsus telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap 2 (kedua) orang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 - 2020," ujar Anang dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (18/11/2026).

Mengapa Bea Cukai dan Kemenkeu Diperiksa

Pemanggilan saksi dari KPPBC Kendari dan Kementerian Keuangan mengindikasikan penyidik sedang menelusuri aspek kepabeanan dan penerimaan negara dalam rantai tata kelola nikel PT CNI. Bea Cukai berwenang mengawasi ekspor komoditas tambang, sementara Kemenkeu memegang fungsi fiskal dan regulasi keuangan negara.

PT Ceria Nugraha Indotama merupakan perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Sulawesi Tenggara. Perkara yang ditangani Kejagung mencakup periode 2017-2020, rentang waktu ketika aktivitas hilirisasi nikel Indonesia mulai bergeliat.

Konteks: Hilirisasi Nikel dan Pengawasan Negara

Nikel menjadi komoditas strategis Indonesia sejak pemerintah mendorong hilirisasi melalui larangan ekspor bijih mentah. Kebijakan itu menempatkan pengawasan tata kelola tambang, termasuk aspek kepabeanan dan penerimaan negara, sebagai titik rawan yang kini disorot penegak hukum.

Kejagung belum mengungkap berapa total kerugian negara yang diduga timbul dari perkara ini, maupun pihak lain yang akan dipanggil berikutnya. Penyidik masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi untuk memetakan peran masing-masing pihak.

Pemeriksaan saksi dari unsur pemerintah menandakan penanganan perkara tidak berhenti di level korporasi. Kejagung tengah menelusuri apakah ada kelalaian atau keterlibatan oknum pejabat dalam pengawasan tata kelola nikel PT CNI selama periode yang disidik.

Follow papuaonline.id

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: idxchannel.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks