JAYAPURA — Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, menegaskan bahwa hilangnya dokumen fisik sertipikat tidak menghapus hak atas tanah seseorang. Penerbitan sertipikat pengganti dimaksudkan mengembalikan tanda bukti hak yang sah, dengan tetap memperhatikan data pendaftaran tanah serta kepentingan pihak lain.
Permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan (Kantah) di kabupaten/kota tempat tanah terdaftar. Pemohon tidak bisa langsung menerima dokumen baru, karena ada tahapan hukum yang harus dilalui lebih dulu.
Mengapa Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Wajib
Asnaedi menjelaskan pengambilan sumpah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan soal hilangnya sertipikat. Tahapan ini dilakukan di hadapan Kepala Kantah atau pejabat yang ditunjuk.
"Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan," kata Asnaedi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Mekanisme tersebut dibutuhkan untuk mengantisipasi permohonan yang berdasar pada keterangan tidak benar. Contohnya, sertipikat dinyatakan hilang padahal dokumen masih dikuasai pihak lain berdasarkan hubungan hukum tertentu.
Pengumuman 30 Hari Sebelum Sertipikat Pengganti Terbit
Selain pernyataan di bawah sumpah, penerbitan sertipikat pengganti didahului pengumuman yang membuka kesempatan bagi pihak lain mengajukan keberatan. Sesuai ketentuan, keberatan dapat disampaikan dalam 30 hari sejak pengumuman diterbitkan.
Keberatan yang dinilai beralasan dapat menjadi dasar penolakan penerbitan sertipikat pengganti. Artinya, pemohon perlu memastikan tidak ada sengketa atau klaim kepemilikan yang masih berjalan atas bidang tanah tersebut.
Sertipikat Rusak karena Rayap hingga Banjir Juga Bisa Diganti
Penggantian tidak hanya berlaku untuk dokumen hilang. Sertipikat yang rusak akibat rayap, kebakaran, atau banjir juga dapat diterbitkan ulang dengan memenuhi persyaratan sesuai kondisi dokumen.
Bagi pemegang Sertipikat Elektronik, salinan cetak yang hilang tidak menghapus data. Dokumen tetap tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah, sehingga masyarakat dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya sesuai ketentuan layanan Sertipikat Elektronik.
Imbauan ke Warga: Urus Sendiri, Jangan Lewat Perantara
Asnaedi mengimbau pemilik sertipikat yang hilang atau rusak segera mengurus penggantian ke Kantah. Ia meminta warga tidak ragu mengurus sendiri tanpa perantara.
"Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya," ujarnya.
Bagi warga Papua, permohonan dapat diajukan ke Kantah di masing-masing kabupaten/kota sesuai lokasi tanah. Dokumen pendukung seperti identitas pemohon, bukti kepemilikan, dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian umumnya diminta petugas saat verifikasi.