NABIRE — Pemprov Papua Tengah resmi menggratiskan seluruh biaya pendidikan bagi siswa SMP di wilayahnya. Kebijakan ini langsung ditegaskan Gubernur Meki Nawipa sebagai langkah nyata menghilangkan hambatan biaya bagi anak-anak Papua untuk bersekolah.
“Setelah kebijakan ini berlaku, tidak boleh lagi ada pungutan biaya masuk sekolah bagi siswa SMP di seluruh Papua Tengah,” kata Nawipa dalam pernyataan resminya, dikutip Jumat (13/6).
Gubernur tak main-main dengan larangan tersebut. Ia menginstruksikan jajarannya untuk mengawasi ketat pelaksanaan di lapangan. Sekolah atau oknum yang masih memungut biaya akan berhadapan dengan jalur hukum.
“Siap-siap jalur hukum,” tegasnya, memberikan peringatan keras kepada seluruh penyelenggara pendidikan di Papua Tengah.
Kebijakan ini lahir dari evaluasi Pemprov terhadap tingginya angka putus sekolah di daerah. Biaya masuk dan pungutan rutin selama tahun ajaran kerap menjadi beban berat bagi orang tua siswa di kampung-kampung. Dengan penghapusan ini, Pemprov Papua Tengah berharap angka partisipasi sekolah menengah pertama bisa melonjak signifikan.
Nawipa juga meminta Dinas Pendidikan setempat segera menyosialisasikan aturan ini hingga ke distrik dan kampung. Ia ingin tak ada satu pun warga yang tak tahu bahwa biaya SMP kini gratis.
Kebijakan ini langsung disambut positif oleh para orang tua di Nabire dan sekitarnya. Selama ini, biaya masuk SMP bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung sekolah. Dengan digratiskan, beban ekonomi keluarga kelas menengah ke bawah diharapkan berkurang drastis.
Pemprov Papua Tengah belum merinci total anggaran yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional sekolah yang sebelumnya berasal dari pungutan. Namun, Nawipa memastikan kompensasi bagi sekolah akan diatur dalam regulasi turunan yang tengah disiapkan.