SENTANI — Penyerahan dokumen LKPD dan Raperda APBD 2025 oleh Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Yocku, diterima langsung Ketua DPRK Jayapura Ruddy Bukanaung. Yocku membuka rapat dengan permohonan maaf karena Bupati Yunus Wonda berhalangan hadir.
Ia menegaskan dokumen yang diserahkan masih bersifat rancangan awal. “Sebagai simulasi tadi kami sudah sampaikan rancangannya, nanti tinggal teman-teman di DPRK memperbaikinya,” ujar Yocku di hadapan anggota dewan.
Penyampaian LKPD tahun ini molor tiga bulan dari jadwal seharusnya. Yocku menjelaskan hal itu terjadi karena proses audit di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum rampung.
“Itu kan kita harus tunggu hasil audit dari BPK dulu baru pekerjaan kita ini. Kalau BPK belum, bagaimana kita mau bikin laporan. Tidak mungkin kita jalan,” tegasnya.
Menghadapi defisit anggaran tahun 2025, Wabup Yocku berjanji pemerintah akan bekerja ekstra. Ia memastikan kondisi fiskal yang ketat tidak akan menghambat laju ekonomi di Kabupaten Jayapura.
“Defisit boleh terjadi, tetapi jangan sampai itu membuat laju perkembangan ekonomi, bahkan pertumbuhan yang ada di Kabupaten Jayapura menjadi mandek,” katanya.
Aksi Forum Pengusaha yang berdemo di kawasan DPRK turut mendapat tanggapan serius. Yocku menyatakan DPR adalah ruang yang sah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, termasuk soal transparansi pengadaan paket pekerjaan.
“Semua berhak untuk datang bertanya ketika mereka merasa kurang. Nanti teman-teman dari DPR akan memberitahukan kepada kami,” ujarnya.
Yocku menegaskan komitmen Bupati Yunus Wonda untuk memberikan ruang bagi pengusaha asli Papua. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat mengurangi jumlah kegiatan di hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kalau ada yang dapat hari ini, bersyukur. Kalau yang tidak sempat dapat, mungkin bisa bertahan untuk perubahan atau tunggu di berikut,” katanya.
Ia memastikan tidak ada diskriminasi dalam penyaluran proyek. “Bupati Jayapura Yunus Wonda sudah katakan tidak ada diskriminasi, semua berhak mendapatkan pekerjaan secara khusus buat anak-anak asli Papua. Kita harus tahu bahwa kondisi keuangan negara ini terjadi, bukan di Kabupaten Jayapura saja. Hampir di 516 kabupaten di 38 provinsi itu mengalami hal yang sama,” pungkasnya.