JAYAPURA — Bank Indonesia mencatat akumulasi transaksi QRIS di Papua dan daerah otonomi baru sepanjang 2025 telah menembus 41,9 juta transaksi. Angka ini ditopang lebih dari 271 ribu merchant dan 221 ribu pengguna, sebuah fondasi yang dinilai siap mempercepat adopsi Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Bumi Cenderawasih.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, mengatakan kehadiran KKI menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional sekaligus membuka peluang inovasi layanan pembayaran digital di daerah.
Kebijakan MDR QRIS 0 persen yang mulai berlaku 1 Oktober 2026 mencakup transaksi hingga Rp100 ribu bagi seluruh kategori merchant, dari usaha mikro hingga usaha besar. Sementara itu, untuk merchant Usaha Mikro (UMI), batas transaksi tanpa biaya dinaikkan lebih tinggi, yakni hingga Rp500 ribu.
“Dengan biaya transaksi yang lebih ringan, kami berharap semakin banyak pelaku usaha di Papua yang menerima pembayaran digital dan masyarakat semakin terbiasa menggunakan transaksi tidak tunai,” kata Warsono di Jayapura, Rabu.
Warsono menambahkan, tren positif penggunaan QRIS di Papua menjadi modal penting untuk memperluas penggunaan KKI. Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, perbankan, penyedia jasa pembayaran, serta pelaku usaha untuk meningkatkan literasi dan akseptasi pembayaran digital.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mempermudah transaksi harian masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif di wilayah Papua. Dengan infrastruktur dan kebiasaan baru yang terbentuk, ekosistem pembayaran non-tunai di Tanah Papua diproyeksikan tumbuh lebih cepat.