Pembangunan di Papua Selatan tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Di wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Papua Nugini (PNG) dan berhadapan dengan Australia ini, kehadiran negara melalui infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat menjadi benteng pertahanan geostrategis Indonesia di Pasifik Selatan.
JAKARTA — Dokumen strategis Dewan Pertahanan Nasional menempatkan Provinsi Papua Selatan sebagai wilayah dengan posisi geostrategis penting karena berada di ujung timur Indonesia. Letaknya yang berbatasan darat dengan PNG dan memiliki keterhubungan laut dengan Australia menjadikan kawasan ini bukan sekadar daerah terluar, melainkan beranda depan Republik Indonesia.
Konsekuensinya, pembangunan di empat kabupaten—Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat—tidak boleh berjalan dengan kecepatan biasa. Perbatasan yang kuat tidak cukup hanya dijaga aparat keamanan, tetapi harus dibangun dari dalam: masyarakat yang sejahtera, pendidikan yang berkembang, dan ekonomi yang hidup.
Berdasarkan dokumen RPJMD 2025–2029, Papua Selatan membentang di atas lahan seluas 117.849 kilometer persegi. Karakter geografisnya yang terdiri atas rawa, sungai, dan pesisir membuat jarak antarkawasan menjadi tantangan tersendiri.
Keterbatasan konektivitas ini menciptakan ruang kosong pelayanan negara. Semakin jauh masyarakat dari akses jalan, listrik, sekolah, dan rumah sakit, semakin besar celah yang bisa dimanfaatkan pengaruh asing masuk.
Oleh karena itu, infrastruktur di Papua Selatan dimaknai sebagai infrastruktur kedaulatan. Jalan, pelabuhan, bandara, hingga jaringan telekomunikasi adalah alat untuk mengikat integrasi wilayah perbatasan dengan Indonesia.
Pembangunan fisik tanpa diiringi peningkatan kualitas manusia berisiko menciptakan paradoks: wilayahnya maju, tetapi masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menempatkan pendidikan berkualitas dan penguasaan iptek sebagai arah pembangunan "Papua Cerdas" dan "Papua Produktif".
Percepatan pembangunan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas guru, tenaga kesehatan, aparatur sipil negara, teknisi, hingga pelaku usaha lokal. Ukuran strategis keberhasilan pembangunan bukan sekadar berapa banyak investasi masuk, tetapi berapa banyak anak Papua Selatan yang mampu menjadi insinyur, dokter, atau pemimpin dari proses pembangunan itu sendiri.
Posisi geografis juga membuka peluang ekonomi. Merauke memiliki kedekatan dengan PNG, Australia, Laut Arafura, dan kawasan Pasifik Selatan. Pemerintah pusat melalui Bappenas menegaskan pentingnya percepatan infrastruktur dan pengembangan ekonomi di wilayah ini sebagai kawasan strategis ketahanan pangan nasional.
Namun, peluang tersebut tidak otomatis menjadi kekuatan. Dibutuhkan kepastian tata ruang, industri pengolahan, sistem logistik, dan pendidikan vokasi yang mampu menghubungkan sumber daya lokal dengan pasar nasional maupun regional.
Papua Selatan harus bertransformasi dari sekadar "wilayah paling timur" menjadi keunggulan strategis Indonesia di Pasifik Selatan. Prinsip utamanya satu: masyarakat asli Papua harus menjadi subjek, bukan sekadar penonton dari pembangunan di rumahnya sendiri.