PAPUA — Kepastian ini disampaikan Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menegaskan mekanisme pencairan dana kebencanaan berbeda dengan anggaran kementerian lain, di mana prosesnya akan dipercepat untuk meringankan beban masyarakat terdampak.
"Jadi kalau untuk bencana treatment-nya beda untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat kita. Kita akan usahakan semaksimal mungkin, jadi enggak usah khawatir untuk anggaran bencana," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).
Meski pemerintah menyiapkan pagu tambahan yang besar, BNPB dinilai masih memiliki ruang fiskal yang cukup. Purbaya menyebut lembaga yang dipimpin Letjen TNI (Purn) Suharyanto itu saat ini masih mengantongi anggaran yang siap dipakai hampir Rp1 triliun.
"Dia (BNPB) punya hampir Rp1 triliun kan yang ready," kata Purbaya.
Dengan sisa dana tersebut, BNPB dinilai masih bisa bergerak cepat untuk merespons bencana awal. Skema ini dirancang agar tidak terjadi kekosongan anggaran di tengah masa tanggap darurat yang membutuhkan pembiayaan instan.
Purbaya mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi permohonan penambahan anggaran dari BNPB. Pencairan dana di atas Rp1 triliun baru akan diproses apabila pengajuan tersebut masuk dan disertai rincian kebutuhan di lapangan.
"Belum masuk (permintaan tambahan anggaran dari BNPB). Kalau itu tergantung permintaan dari BNPB. Jadi kalau dia minta, kita lihat. Kalau dia minta, ditambah lagi," jelas Purbaya.
Pernyataan ini keluar di saat sejumlah wilayah Indonesia tengah menghadapi bencana hidrometeorologi. Pemerintah pusat memastikan anggaran tidak menjadi hambatan dalam proses evakuasi, logistik, maupun pemulihan pasca-bencana.
Pembedaan perlakuan anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal countercyclical pemerintah. Dalam kondisi darurat, birokrasi pencairan dana biasanya dipangkas, sehingga kepala daerah maupun BNPB bisa langsung mengeksekusi bantuan tanpa menunggu