Pemerintah Provinsi Papua bersama UNICEF mempercepat pencapaian status Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di enam kabupaten yang cakupannya belum 100 persen. Dari sembilan kabupaten dan kota di Papua, baru tiga daerah yang telah mencapai status tersebut, yakni Kota Jayapura, Biak Numfor, dan Sarmi. Percepatan ini dilakukan melalui integrasi peta jalan sanitasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua bersama UNICEF tengah mendorong enam kabupaten untuk segera mencapai target universal akses sanitasi. Langkah ini ditempuh setelah tiga dari sembilan kabupaten dan kota di provinsi itu, yaitu Kota Jayapura, Biak Numfor, dan Sarmi, dinyatakan telah memenuhi status Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 100 persen.
Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pengairan Bapperida Papua, Cindy Kartini Kasenda, mengungkapkan bahwa percepatan dilakukan melalui penguatan perencanaan sanitasi. Peta jalan sanitasi akan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar program berjalan berkelanjutan hingga tingkat kampung.
"Kami bakal terus memastikan program sanitasi menjadi bagian dari perencanaan pembangunan," kata Cindy di Jayapura, Jumat.
Integrasi Peta Jalan Sanitasi ke RKPD
Menurut Cindy, integrasi roadmap sanitasi dalam RKPD menjadi kunci agar upaya pengentasan BABS tidak berjalan sendiri sebagai program sektoral. Dengan masuk ke dokumen perencanaan, program ini otomatis menjadi prioritas pembangunan daerah.
Ia menambahkan, pemerintah kabupaten dan kota diharapkan mampu meneruskan program hingga level kampung. Partisipasi aktif masyarakat menjadi syarat utama keberhasilan program ini.
Dua Pendekatan Berjalan Bersamaan
WASH Officer UNICEF Papua-Papua Barat, Reza Hendrawan, menyatakan dukungan penuh lembaganya kepada pemerintah daerah dalam memperkuat sektor sanitasi. Bentuk dukungan itu meliputi pendampingan peningkatan kapasitas, penyusunan perencanaan, serta advokasi kebijakan dan pembiayaan sanitasi.
Reza menegaskan bahwa percepatan Stop BABS menuntut dua pendekatan yang berjalan simultan. Pertama, perubahan perilaku masyarakat. Kedua, penyediaan infrastruktur sanitasi yang memadai.
"Kami yakin dengan intervensi ini harapannya kemudian bisa mencapai Provinsi Papua yang sudah seratus persen Stop BABS," ujarnya.
Kegiatan sosialisasi peta jalan sanitasi dan strategi percepatan ini digelar di Kota Jayapura sebagai langkah awal koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan mitra pembangunan.
