Pendidikan Gratis di Papua Dinilai Belum Cukup, YPK Soroti 7 Agenda Mutu yang Harus Menyusul

JAYAPURA — Kristhina R.I. Luluporo, Wakil Ketua III Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Tanah Papua, menyoroti kebijakan pendidikan gratis di Papua yang dinilainya belum menjawab persoalan inti mutu pendidikan. Menurut dia, kebijakan itu memang memperluas akses, tetapi kualitas pendidikan memerlukan intervensi jauh lebih luas.

Ia menegaskan, gratis dan bermutu adalah dua persoalan berbeda. Gratis menyangkut akses, sedangkan mutu adalah persoalan sistem. Pemerintah bisa menghapus biaya sekolah, tetapi jika anak tetap belajar di ruang kelas tidak layak, kekurangan guru dan buku, serta proses pembelajaran tidak efektif, kualitas pendidikan tidak akan meningkat signifikan.

Mengapa Papua Butuh Pendekatan Pendidikan yang Berbeda

Kristhina menilai karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi Papua berbeda dari banyak wilayah Indonesia lain. Sekolah di pusat kota, katanya, tidak bisa disamakan dengan sekolah di kampung terpencil.

Persoalannya bukan hanya berapa biaya sekolah, melainkan apakah sekolah benar-benar hadir bagi anak Papua. Anak yang tinggal di wilayah pesisir, kepulauan, pegunungan, dan kampung menghadapi tantangan yang tidak sama.

Kebijakan pendidikan, lanjut dia, harus mempertimbangkan kondisi geografis, transportasi, ketersediaan guru, bahasa dan budaya lokal, kondisi keluarga, kebutuhan pangan anak, teknologi, karakter ekonomi masyarakat, serta potensi lokal Papua.

Bahaya Jika Gratis Hanya Berorientasi pada Angka

Kristhina memperingatkan kemungkinan pemerintah berhasil menunjukkan jumlah sekolah meningkat, angka partisipasi naik, biaya sekolah nol, dan penerima bantuan bertambah. Namun pada saat yang sama, kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan berpikir kritis anak tidak meningkat sebanding.

Ia menegaskan tujuan akhir pendidikan bukan sekadar anak Papua bersekolah. Yang dibutuhkan, ujarnya, adalah anak Papua yang belajar, berkembang, memiliki kompetensi, berkarakter, dan mampu membangun masa depannya.

Tujuh Agenda Mutu yang Harus Menyertai Pendidikan Gratis

Jika pemerintah ingin pendidikan gratis benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas, Kristhina menyebut sedikitnya tujuh agenda besar yang harus dijalankan bersamaan.

• Reformasi kualitas guru. Guru disebut faktor paling menentukan dalam proses pendidikan. Pemerintah perlu memperkuat kompetensi, pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, distribusi, kesejahteraan, evaluasi kinerja, serta sistem penghargaan bagi guru yang bertugas di daerah sulit.
• Penguatan kepala sekolah. Kepala sekolah harus diperlakukan bukan hanya sebagai administrator, tetapi sebagai pemimpin pembelajaran.
• Infrastruktur pendidikan. Pendidikan gratis tidak boleh hanya berarti bebas SPP. Anak Papua membutuhkan ruang kelas layak, perpustakaan, laboratorium, sanitasi, air bersih, listrik, internet, fasilitas olahraga, dan lingkungan sekolah yang aman.
• Pendidikan kontekstual Papua. Kurikulum perlu memberi ruang lebih besar bagi budaya Papua, bahasa lokal, sejarah Papua, lingkungan hidup, pangan lokal, kewirausahaan, keterampilan, dan kehidupan masyarakat kampung.
• Penguatan pendidikan kampung. Pemerintah diminta memberi perhatian khusus pada sekolah di kampung agar semakin jauh sekolah dari pusat pemerintahan, semakin rendah kualitas pelayanannya. Anak di daerah terpencil justru butuh afirmasi lebih besar.
• Pengawasan penggunaan anggaran. Kristhina menekankan pentingnya pengawasan agar dana pendidikan benar-benar sampai ke sekolah dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembelajaran.
• Keterlibatan orang tua dan masyarakat. Pendidikan tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke sekolah. Keluarga dan masyarakat kampung perlu dilibatkan agar proses belajar anak berjalan utuh.

Mutu Ditentukan Banyak Faktor, Bukan Hanya Biaya

Kristhina memaparkan sejumlah faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan. Di antaranya kualitas guru, kehadiran dan disiplin guru, kualitas kepala sekolah, sarana dan prasarana, ketersediaan buku dan bahan ajar, teknologi pendidikan, kurikulum, kualitas manajemen sekolah, pengawasan, keterlibatan orang tua, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat.

Daftar itu, menurut dia, menunjukkan bahwa pendidikan gratis hanya satu bagian dari persoalan yang jauh lebih besar. Tanpa perbaikan di sisi lain, kebijakan itu berisiko hanya menghasilkan angka di atas kertas.

YPK Tanah Papua menegaskan posisinya bahwa pendidikan gratis tetap layak diapresiasi sebagai upaya memperluas akses. Namun Kristhina mengingatkan, kebijakan itu harus disertai investasi mutu yang serius jika ingin benar-benar mengubah kualitas pendidikan anak Papua.