JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan capaian LP2B itu dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (11/11/2026). Data yang dipaparkan merupakan kesepakatan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah per 10 November.
Capaian nasional 87,98% berarti surplus 0,98% dari target minimal 87%. Angka itu dihitung dari kesepakatan Direktorat Jenderal Tata Ruang dengan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.
Selain Papua, dua provinsi lain yang belum memenuhi ketentuan adalah Riau dengan 76,24% dan Banten 84,73%. Nusron menyebut ketiganya sudah tidak bisa dinaikkan lagi ke angka target.
"Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang berkenaan dengan tata ruang, (tiga provinsi) ini memang sudah tidak bisa di-upgrade," ujar Nusron dalam rapat tersebut.
Untuk Riau, ia menjelaskan lahan di provinsi itu didominasi perkebunan. Sementara Banten, meski dua kabupatennya yakni Lebak dan Pandeglang hampir mencapai 95%, agregat provinsinya tetap berada di bawah target nasional.
Dukungan pemerintah daerah menjadi kunci tercapainya capaian nasional. Sebanyak 110 kabupaten/kota telah menetapkan Surat Keputusan LP2B, sementara 300 kabupaten/kota sudah menyelesaikan verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang.
Sebanyak 47 kabupaten/kota tengah memproses berita acara kesepakatan dengan 4 Direktorat Jenderal. Dua kabupaten/kota memproses berita acara dengan 3 Direktorat Jenderal, dan 11 kabupaten/kota masih memproses berita acara kesepakatan di daerah.