MANOKWARI — Ketua Bapemperda DPR Papua Barat Amin Ngabalin menyatakan, judul rancangan regulasi berubah setelah peserta rapat memberi masukan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta unsur teknis kebudayaan Provinsi Papua Barat ikut menilai substansi rancangan.
Nama awal Raperda tentang Pelita Situs Keagamaan disempurnakan menjadi Raperda tentang Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya Keagamaan. Perubahan itu menyangkut cakupan perlindungan, bukan sekadar penamaan.
Pemerintah daerah selama ini menyalurkan bantuan ke sejumlah situs dan peninggalan sejarah keagamaan. Di antaranya situs di Manokwari, Pulau Bonyum di Fakfak, serta peninggalan sejarah keagamaan Islam dan Katolik di wilayah tersebut.
Persoalannya, bantuan itu tidak punya landasan hukum yang kuat. Kondisi tersebut yang hendak dibenahi lewat pembentukan perda.
"Sebenarnya ini dalam rangka untuk menyiapkan payung hukum kepada para pengambil kebijakan untuk bantuan-bantuan itu. Selama ini pemerintah daerah memberikan bantuan kepada situs-situs atau cagar budaya keagamaan, tetapi dasar hukumnya tidak ada," tegas Amin.
Pola pemberian bantuan juga berubah. Skema hibah yang selama ini berulang setiap tahun direncanakan diintegrasikan langsung ke dalam program dan kegiatan pemerintah daerah.
Pengelolaan situs cagar budaya keagamaan ke depan dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pemerintah daerah juga membuka peluang membentuk Badan Pengelola Cagar Budaya Keagamaan, dengan pertimbangan kemampuan fiskal daerah.
Skema tersebut diharapkan membuat pengelolaan situs sejarah keagamaan tidak lagi berjalan sporadis. Setiap situs memiliki kelembagaan, program, dan arah pengembangan yang jelas.
Amin menilai cagar budaya keagamaan bukan sekadar bangunan tua atau tempat ritual ibadah. Di balik setiap situs tersimpan cerita perjalanan agama, peradaban, dan kehidupan masyarakat Papua dari masa ke masa.
Papua Barat disebut punya posisi penting dalam sejarah masuknya agama samawi ke Tanah Papua. Manokwari, Teluk Wondama, hingga Fakfak menjadi wilayah yang menyimpan jejak tersebut.
"Supaya orang tidak buta sejarah. Bagaimanapun semua agama samawi—Islam, Kristen, Katolik—masuk di Tanah Papua itu lewat Papua Barat. Manokwari, Wondama, Fakfak, semua ada di sini. Sejarah inilah yang kemudian tidak boleh terjadi penyimpangan, atau paling tidak generasi mendatang harus tahu," ujarnya.
Situs cagar budaya keagamaan perlu dikembangkan menjadi destinasi wisata religi, pusat pendidikan, serta ruang pembelajaran sejarah. Tujuannya agar generasi muda tidak kehilangan hubungan dengan akar sejarah masuknya agama di Tanah Papua.
Dorongan pembentukan perda ini menjadi penanda bahwa sejarah butuh perlindungan, dokumentasi, pemeliharaan, dan dukungan nyata dari pemerintah. Tanpa pengelolaan yang baik, situs-situs bersejarah itu berisiko kehilangan nilai dan jejaknya.
DPR Papua Barat kini menyiapkan fondasi hukum agar warisan sejarah keagamaan di wilayahnya mendapat perhatian yang layak.