SUGAPA — Duka dan kemarahan menyelimuti Kabupaten Intan Jaya setelah serangkaian kekerasan bersenjata dalam dua bulan terakhir menewaskan warga sipil, termasuk seorang pendeta dan ibu hamil. Peristiwa terbaru terjadi pada awal Juli ini, menambah panjang daftar korban jiwa di wilayah yang terus dilanda konflik tersebut.
Kronologi Penembakan: Pendeta Elianus Ditembak, Adik Selamat Kabur ke Jurang
Elianus Agimbau, 20 tahun, seorang penginjil di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Kampung Jenetapa, Distrik Agisiga, ditemukan tewas di semak-semak pada 1 Juli lalu. Kementerian HAM menyebutkan terdapat lima luka tembak dan luka sayatan di tubuhnya, serta satu telinganya putus dan hilang.
Peristiwa itu bermula pada 29 Juni pagi, saat Elianus berpamitan menuju Sugapa untuk mengikuti pencairan dana kampung. Ia berangkat bersama adik laki-lakinya, Sandi Agimbua. Setelah berjalan kaki, mereka tiba di pangkalan ojek Kampung Mbamogo.
"Di lokasi itu, sekumpulan pasukan TNI disebut menghujamkan tembakan ke arah Elianus dan Sandi," kata sepupu korban, Melky Agimbau, kepada BBC News Indonesia. Sandi selamat setelah melompat ke tebing dan bersembunyi di hutan, melaporkan kejadian tersebut keesokan harinya.
Ibu Hamil Tujuh Bulan Tewas di Dalam Rumah
Keesokan harinya, tepatnya pada 2 Juli, tragedi kembali terjadi. Seorang ibu hamil tujuh bulan, Melkiana Duwitau, tewas terkena peluru saat berada di dalam rumahnya di Sugapa. Human Rights Defender (HRD) Papua membenarkan peristiwa tersebut dan menyebutkan upaya penanganan telah dilakukan oleh pihak terkait.
Ribuan Warga Protes, Tuntut Evaluasi Operasi Militer
Kemarahan warga memuncak. Ribuan orang di Sugapa, ibu kota Intan Jaya, menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (03/07) dan Sabtu (04/07). Mereka membawa poster yang mempertanyakan kapan konflik bersenjata akan berhenti dan menuntut pemerintah menarik pasukan militer yang dinilai berlebihan di Intan Jaya.
Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar, menilai rangkaian kekerasan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari operasi militer di Papua. "Tujuannya untuk melemahkan kekuatan anak-anak muda, calon pemimpin lokal, dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat sipil, karena ada investasi di situ, seperti Blok Wabu," ujarnya.
Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM, Menteri HAM Minta Panglima TNI Turun Tangan
Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Bernard Ramandey, menegaskan bahwa rangkaian penyerangan terhadap warga sipil di Intan Jaya merupakan pelanggaran HAM. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keamanan dan prosedur tetap aparat TNI di Papua.
Menanggapi hal ini, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyampaikan keprihatinan mendalam. "Saya minta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengendalikan anggotanya yang bertugas di Papua," tegas Pigai. Hingga berita ini diturunkan, Komando Operasi TNI Habema belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi BBC News Indonesia.
