JAYAPURA — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua mencatat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baru mencapai Rp3,74 miliar hingga semester pertama tahun 2026. Angka tersebut setara dengan 14,56 persen dari target yang telah ditetapkan untuk satu tahun penuh.
Kepala Kanwil DJP Papua, Sekti Widihartanto, menyatakan pihaknya optimistis dapat mengejar target penerimaan pada paruh kedua tahun ini. Sebab, sebagian besar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) baru diterbitkan pada April hingga Mei, dan jatuh tempo pembayaran umumnya berlangsung hingga Oktober hingga akhir tahun.
Pertumbuhan Pajak Papua Capai 22,3 Persen, Sektor Riil Mulai Bergerak
Meski penerimaan PBB masih rendah, kinerja perpajakan secara keseluruhan di Papua menunjukkan tren positif. Hingga semester I-2026, total penerimaan pajak telah mencapai Rp685,6 miliar atau 39,54 persen dari target, dengan pertumbuhan 22,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Mayoritas SPPT PBB baru diterbitkan pada April hingga Mei. Proses pembayaran oleh wajib pajak baru akan berlangsung pada bulan-bulan berikutnya, sehingga kami masih memiliki ruang untuk meningkatkan realisasi,” ujar Sekti di Jayapura, Kamis.
Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor. Implementasi sistem Coretax dinilai memperkuat pemanfaatan data perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perubahan mekanisme administrasi pembayaran oleh bendahara pemerintah serta belanja pemerintah yang mulai bergulir pada triwulan II juga turut mendongkrak penerimaan.
PPN dan PPh 21 Tumbuh Positif, Sektor Keuangan Justru Kontraksi
Dari sisi jenis pajak, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dan PPh Final mencatatkan pertumbuhan positif. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib masih mendominasi dengan kontribusi hampir 48 persen terhadap total penerimaan.
Aktivitas ekonomi riil di Papua mulai menunjukkan pergerakan. Sektor perdagangan besar dan eceran terus tumbuh seiring meningkatnya aktivitas ekonomi. Sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta pengangkutan dan pergudangan juga mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi.
“Sektor pertanian dan perikanan mulai bergerak, ini mencerminkan aktivitas ekonomi riil di Papua,” kata Sekti.
Namun demikian, pemulihan ekonomi belum merata di semua sektor. Beberapa bidang usaha justru mengalami kontraksi, antara lain aktivitas keuangan dan asuransi, industri pengolahan, serta konstruksi. Kondisi ini menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di Bumi Cenderawasih.
