JAYAPURA — Dua pandangan berbeda muncul dari tokoh terkemuka Fiji dalam sidang Komisi Peninjau Konstitusi, Minggu (12/7/2026). Keduanya sama-sama mendukung istilah “Fijian” sebagai identitas bersama bagi seluruh warga negara, namun berbeda dalam menentukan sebutan untuk penduduk asli.
Usulan Presiden: “Fijian” untuk Semua, “Kai Viti” untuk Penduduk Asli
Presiden Ratu Naiqama Lalabalavu menyatakan bahwa setiap warga negara, baik yang lahir maupun yang dinaturalisasi, harus bangga disebut sebagai “Fijian”. Ia menyampaikan hal ini dalam perayaan ulang tahun ke-100 Meridian Store di Wairiki, Taveuni.
“Bagi saya, setiap orang yang telah memperoleh kewarganegaraan Fiji adalah warga Fiji. Identitas itu dimiliki oleh setiap warga negara kita,” ujar Presiden Ratu Naiqama.
Menurutnya, mengadopsi identitas “Kai Viti” akan secara jelas membedakan penduduk asli Fiji sekaligus memperkuat persatuan nasional. “Saya sangat menyarankan agar kita menggunakan identitas Kai Viti,” tegasnya.
Argumen Profesor: “iTaukei” Lebih Berakar pada Sejarah dan Budaya
Di sisi lain, sosiolog politik dan pakar konstitusi, Profesor Terkemuka Steven Ratuva, memiliki pandangan berbeda. Ia meyakini bahwa identitas etnis yang benar bagi penduduk asli Fiji tetaplah “iTaukei”.
Prof. Ratuva menjelaskan bahwa istilah “Fijian” merupakan kata serapan dari Eropa yang berkembang dari interpretasi kolonial terhadap kata “Viti”. Sementara itu, “iTaukei” dinilai lebih kuat secara historis dan budaya karena mencerminkan hubungan masyarakat adat dengan tanah, budaya, dan sejarah mereka.
“Jadi, jika kita benar-benar ingin memiliki hubungan dengan tanah kita, dengan budaya kita, dengan sejarah kita, maka iTaukei adalah istilah yang harus kita gunakan,” ujarnya dalam pernyataan kepada Komisi Peninjau Konstitusi.
Dalam percakapan sehari-hari, lanjut Prof. Ratuva, penduduk asli Fiji biasanya menyebut diri mereka sebagai “keda na iTaukei…”.
Dimensi Baru dalam Peninjauan Konstitusi
Perbedaan pandangan antara Presiden dan akademisi ini menambah dimensi baru yang signifikan dalam proses peninjauan konstitusional di Fiji. Pertanyaan tentang identitas, sejarah, dan kebangsaan kini menjadi pusat percakapan nasional di negara kepulauan Pasifik tersebut. (*)
