JAYAPURA — Ratusan peternak ayam petelur di empat kabupaten di wilayah Tanah Tabi mengeluhkan membanjirnya pasokan telur dari luar Papua. Mereka khawatir produksi lokal yang sudah berlebih akan terus menumpuk di kandang dan tidak terserap pasar.
Sekretaris APTT Wilayah Tabi, Aris, mengatakan perlindungan terhadap peternak lokal menjadi prioritas. Ia meminta Gubernur Papua segera mengambil kebijakan pengendalian pasokan, terutama dari Surabaya.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Papua mengambil langkah untuk mengendalikan pasokan telur dari luar Papua sehingga hasil produksi peternak lokal tetap terserap pasar,” kata Aris di Jayapura, Kamis (16/7/2026).
Surplus 135.071 Butir Telur Per Hari
Data yang dihimpun APTT menunjukkan total populasi ayam petelur di Provinsi Papua mencapai 754.282 ekor. Rinciannya, 647.821 ekor berada di wilayah Tanah Tabi—mencakup Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, dan Sarmi—dan 106.461 ekor di Biak, Kepulauan Yapen, Supiori, serta Waropen.
Dengan tingkat produksi rata-rata 75 persen, peternak lokal mampu menghasilkan sekitar 565.712 butir telur setiap hari. Angka ini melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat Papua yang ditambah 60 persen kebutuhan Papua Pegunungan, yakni sekitar 430.641 butir per hari.
“Artinya masih terdapat surplus produksi sekitar 135.071 butir telur per hari. Berdasarkan neraca pangan Dinas Pangan pada Juni 2026, komoditas telur juga berada dalam kondisi surplus,” ujar Aris.
110 Peternak Tergabung, 90 Masih Aktif Produksi
APTT saat ini menaungi 110 peternak ayam petelur di Tanah Tabi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90 peternak masih aktif berproduksi dengan total kapasitas kandang mencapai 831.433 ekor.
Aris menilai, tanpa intervensi pemprov, harga telur lokal berpotensi jatuh di tingkat peternak. Pasokan dari luar yang terus mengalir akan menekan daya serap pasar dan mengancam keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur di Papua.
Dukungan untuk Swasembada Pangan
Pembatasan pasokan telur dari luar, menurut APTT, bukan sekadar melindungi peternak. Langkah ini juga sejalan dengan visi pembangunan daerah yang mencanangkan program swasembada pangan.
“Pasokan dari luar harus segera dihentikan. Ini akan memberikan kepastian pasar, menjaga stabilitas harga, dan mendorong keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur di Papua,” tegas Aris.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Provinsi Papua belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan APTT tersebut.
