JAYAPURA — Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Papua harus terus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Hal ini menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah pada musim haji mendatang.
"Oleh sebab itu evaluasi tersebut penting dilakukan untuk menjadi pijakan penyempurnaan pelayanan haji pada 2027," kata Menhaj Irfan saat memberikan sambutan pada kegiatan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji Provinsi Papua di Kota Jayapura, Sabtu.
Pengawasan Diperketat dengan Libatkan Kejaksaan hingga KPK
Menhaj menjelaskan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan tata kelola yang lebih fokus dan bebas dari praktik penyimpangan. Kementerian yang baru dibentuk ini juga memperkuat sistem pengawasan dengan melibatkan unsur Kejaksaan, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses pengadaan dan pelaksanaan layanan haji.
"Selain itu kami telah mulai menerapkan sistem pembagian kuota haji berdasarkan jumlah daftar tunggu di setiap provinsi, sehingga dinilai lebih adil dibandingkan mekanisme sebelumnya," kata Menhaj Irfan.
Tantangan Geografis Papua: Akses Terbatas dan Jamaah Lansia
Asisten Bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Papua Suzana Wanggai mengungkapkan, Papua memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kondisi geografis yang luas, keterbatasan akses transportasi, serta kebutuhan pelayanan bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas menjadi persoalan yang harus diatasi.
"Untuk itu evaluasi penyelenggaraan haji menjadi langkah penting guna menghasilkan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan di Tanah Suci, hingga pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan komunikasi dengan keluarga jamaah," kata Suzana Wanggai.
Kemenhaj Masih Kekurangan SDM, Rekrutmen Pegawai Berintegritas Digencarkan
Diakui Menhaj, Kemenhaj masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia sebagai kementerian baru. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat organisasi melalui rekrutmen pegawai yang mengedepankan kompetensi dan integritas. Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan haji berjalan optimal, terutama di daerah dengan tantangan geografis seperti Papua.
