Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Papua memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan dan pengawasan alat kontrasepsi. Langkah ini diwujudkan lewat sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) empat kementerian/lembaga di Jayapura, Kamis, untuk memastikan mutu dan ketersediaan alat KB bagi masyarakat.
JAYAPURA — Program Keluarga Berencana (KB) di Papua tidak lagi berjalan sendiri. Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua menggandeng Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam satu skema koordinasi yang dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat kementerian/lembaga.
Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua Sarles Brabar menegaskan bahwa SKB tersebut menjadi landasan untuk meningkatkan keterpaduan pelayanan KB, khususnya dalam memastikan ketersediaan serta mutu alat kontrasepsi bagi masyarakat.
Empat Kementerian Satu Tujuan: Jaga Mutu Alat KB
Sarles menjelaskan, masing-masing kementerian/lembaga memiliki peran sesuai kewenangannya. Mulai dari perencanaan kebutuhan, pelayanan kontrasepsi, pengawasan mutu, hingga pengendalian kependudukan.
"Pelaksanaan program KB saat ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, karena berkaitan langsung dengan kesehatan ibu dan anak serta pembangunan keluarga," ujarnya usai menghadiri Koordinasi Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi di Papua, Kamis.
Sinergi Tak Cukup di Tingkat Pusat, Perlu Sampai ke Puskesmas
Koordinasi ini tidak berhenti di tingkat kementerian. Sarles menekankan pentingnya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, rumah sakit, puskesmas, organisasi profesi, BPJS Kesehatan, serta para pengelola program KB di tingkat kabupaten dan kota.
Menurutnya, keterlibatan tenaga kesehatan dan organisasi profesi menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai pilihan kontrasepsi, sekaligus memahami manfaat perencanaan kehamilan.
Edukasi Warga Papua Jadi Kunci Keberhasilan Program
Di tengah upaya pengawasan mutu alat kontrasepsi, Sarles mengingatkan bahwa edukasi kepada masyarakat harus berjalan beriringan dengan pelayanan. Hal ini penting agar warga tidak salah memilih metode KB.
"Edukasi kepada masyarakat harus berjalan bersama dengan pelayanan. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang tepat sehingga dapat memilih metode kontrasepsi sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatannya," kata Sarles.
Lewat koordinasi ini, BKKBN Papua berharap ketersediaan alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan tidak terhambat, sekaligus menjamin tidak ada alat KB yang beredar di bawah standar mutu di wilayah Papua.
