MERAUKE — Tim Hukum Solidaritas Merauke mencatat aksi pencabutan, pengrusakan, dan pembakaran Salib Hitam di Kampung Nakias, Distrik Ngguti, sebagai bentuk kekerasan terhadap masyarakat adat Marga Kamuyend. Salib itu berfungsi sebagai sasi larangan adat sekaligus penanda penolakan atas pembangunan jalan yang melintasi wilayah ulayat mereka.
Menurut rilis Solidaritas Merauke, salib dipasang tepat di atas tanah dan hutan adat yang telah diserobot serta digusur paksa. Pemerintah Kabupaten Merauke sebelumnya menerbitkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/1105/Tahun 2025 untuk pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer di kawasan tersebut.
Salib Hitam sebagai Sasi dan Simbol Perlawanan
Teddy Wakum, mewakili Tim Hukum Solidaritas Merauke, menyatakan Salib Hitam bukan sekadar kayu yang ditancapkan. Baginya, benda itu merupakan peristiwa sakral yang mengikat leluhur, tanah ulayat, dan perjuangan keadilan warga.
"Salib Hitam dipandang sebagai manifestasi dari ikatan spiritual antara leluhur, tanah ulayat, dan perjuangan keadilan mereka," ujar Teddy.
Marga Kamuyend memasang salib tersebut sebagai larangan adat di wilayah mereka. Pemasangan itu juga menjadi protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai sewenang-wenang dalam mengambil alih ruang hidup masyarakat adat Malind.
Bukan Aksi Pertama: Salib Merah dan Delapan Salib Moiwend Buako Juga Hilang
Solidaritas Merauke menduga pembakaran Salib Hitam merupakan rangkaian aksi kekerasan dan intimidasi terhadap Marga Kamuyend yang tegas menolak melepaskan hak ulayatnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pola serupa pernah terjadi pada 3 Maret 2026. Saat itu, orang tak dikenal mencabut Salib Merah yang ditancapkan Marga Kamuyend di dusun terdampak. Delapan salib milik Marga Moiwend Buako juga dicabut dan dihilangkan oleh kelompok yang sama.
"Perlu untuk diketahui bahwa tindakan biadab dan keji tersebut bukan yang pertamakali," tegas Teddy.
Pemerintah Dinilai Gagal Menyelesaikan Konflik Tanah Adat
Solidaritas Merauke menilai Pemerintah Kabupaten Merauke, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan Pemerintah Indonesia tidak memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan konflik di masyarakat adat. Teddy menyebut pembiaran terhadap pelanggaran hukum dan HAM terus terjadi pada warga Malind.
Menurutnya, negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat adat. Dasar hukumnya tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Otonomi Khusus Papua Pasal 43, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
Tuntutan: Tim Pencari Fakta hingga Penghentian Aktivitas di Wilayah Adat
Solidaritas Merauke mengecam dan mengutuk aksi yang mereka sebut sebagai premanisme orang tak dikenal terlatih serta pendukung PSN. Mereka mendesak Presiden, Gubernur Papua Selatan, Bupati Merauke, dan semua lembaga negara terkait membentuk Tim Pencari Fakta.
"Kami juga mendesak Presiden, Gubernur Provinsi Papua Selatan, dan Bupati Merauke serta semua lembaga negara terkait untuk membentuk Tim Pencari Fakta dalam mengungkap pelaku dan aktor intelektual aksi premanisme oleh Orang Tak Dikenal yang melakukan pencabutan dan pengrusakan Salib Hitam di Merauke," kata Teddy.
Selain itu, mereka meminta pemerintah dan perusahaan menghentikan seluruh aktivitas di wilayah adat Marga Kamuyend di Distrik Ngguti. Permintaan itu disampaikan agar warga adat memperoleh rasa aman selama mempertahankan tanah ulayat mereka.
