JAKARTA — Pemerintah pusat berkomitmen menjadikan petani muda Papua sebagai aktor utama dalam program ketahanan pangan nasional. Komitmen ini mengemuka dalam pertemuan antara Billy Mambrasar dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang turut dihadiri jajaran direktur jenderal di lingkungan Kementan.
Billy Mambrasar tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa peta jalan empat tantangan utama yang dihadapi petani asli Papua: keterbatasan pelatihan, minimnya pendampingan teknis, sulitnya akses pembiayaan dan teknologi, serta pasar yang tidak berpihak.
“Mereka punya tanah, punya semangat, punya komoditas lokal, tetapi mereka membutuhkan pelatihan, pendampingan, teknologi, akses pembiayaan, dan akses pasar. Mereka tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Negara harus hadir untuk memberdayakan mereka,” tegas Billy dalam pernyataan yang dikutip dari rilis resmi.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengamini bahwa pemberdayaan tidak boleh berhenti pada distribusi bantuan. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto secara khusus menekankan agar ketahanan pangan dibangun dari daerah, termasuk Papua.
“Petani tidak cukup hanya diberi program. Mereka harus didampingi, dilatih, dan dibuka aksesnya kepada pasar. Kalau petani muda Papua kuat, maka ketahanan pangan Papua juga akan kuat,” ujar Sudaryono.
Pertemuan tersebut menyepakati perlunya strategi kolaboratif. Petani muda OAP didorong untuk terlibat langsung dalam peningkatan produksi pangan, pengelolaan lahan, pengembangan komoditas lokal, hingga rantai pasok.
Billy yang berlatar belakang ekonom menjelaskan bahwa pelibatan petani OAP bukan semata isu sosial, melainkan strategi ekonomi. Ia menyebut teori efek pengganda lokal: ketika petani asli menjadi pelaku utama, pendapatan naik, konsumsi rumah tangga meningkat, dan ekonomi kampung berputar.
“Dalam teori ekonomi pembangunan, pertumbuhan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran. Yang menentukan dampak pembangunan adalah siapa yang terlibat dalam rantai produksinya, siapa yang menerima pendapatannya, dan apakah uang tersebut berputar kembali di ekonomi lokal,” papar Billy.
Ia menambahkan, intervensi negara diperlukan untuk menutup kesenjangan kapasitas yang selama ini membuat petani OAP tidak bisa bersaing. “Ketika akses pelatihan, irigasi, bibit, alat pertanian, dan pasar dibuka, mereka bisa menjadi kekuatan ekonomi baru di Tanah Papua,” lanjutnya.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Hermanto menyebut pemetaan potensi lahan dan tata kelola air harus dirancang sesuai karakteristik wilayah Papua yang beragam. “Papua memiliki karakter wilayah yang sangat beragam. Karena itu, pendekatan pertanian di Papua harus berbasis kondisi lahan, ketersediaan air, dan kebutuhan petani setempat,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk merumuskan program konkret yang memastikan petani muda OAP tidak hanya menjadi penerima program, tetapi penggerak utama ketahanan pangan di wilayahnya.