JAKARTA — Komitmen pemerintah menjadikan Papua sebagai lumbung pangan Indonesia Timur mulai berwujud dalam bentuk anggaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan total dukungan dana untuk sektor pertanian di Papua mencapai Rp 5 triliun untuk dua tahun ke depan.
Angka itu disebut sebagai alokasi tertinggi sepanjang sejarah untuk pembangunan pertanian di Papua. Keputusan ini diambil usai Rapat Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 yang digelar di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (11/6).
Menurut Amran, dana tersebut berasal dari hasil efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah yang diarahkan untuk memperkuat sektor pangan. "Anggaran yang kita berikan untuk Papua mencapai sekitar Rp 5 triliun. Ini merupakan anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah untuk Papua," ujarnya.
Dana itu akan digunakan untuk mengembangkan areal tanam baru seluas 80 ribu hektare. Rinciannya, 30 ribu hektare merupakan kelanjutan program tahun lalu, dan 50 ribu hektare sisanya akan dikerjakan tahun ini.
Amran menyebut produktivitas lahan yang sudah berjalan menunjukkan peningkatan signifikan. "Produktivitas yang sebelumnya sekitar 3 ton per hektare kini bisa meningkat menjadi 5 hingga 7 ton per hektare," jelasnya.
Pemerintah tidak hanya fokus pada padi. Sejumlah komoditas strategis seperti jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar, hingga singkong masuk dalam program pengembangan. "Kami menanyakan langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Papua," kata Amran.
Seluruh pengembangan lahan akan menggunakan sistem modern berbasis mekanisasi. Ratusan unit traktor dan alat mesin pertanian akan disalurkan untuk mengelola hamparan puluhan ribu hektare. "Kalau hamparannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu hektare, tidak mungkin dikerjakan secara manual," tegasnya.
Salah satu dampak yang sudah dirasakan adalah penurunan harga pangan. Amran menyebut harga beras di sejumlah wilayah Papua yang sebelumnya mencapai Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu per kilogram kini turun dan semakin mendekati harga nasional. "Kita ingin saudara-saudara kita di Papua menikmati harga pangan yang sama dengan masyarakat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi," ujarnya.
Dalam rapat konsolidasi tersebut, para gubernur dan bupati mengusulkan tambahan dukungan berupa perluasan areal tanam, irigasi, traktor, dan bantuan sarana produksi. Amran mengklaim hampir 90 persen permintaan telah disetujui. "Jika progresnya bagus, maka bisa mencapai 100 persen," katanya.
Sementara itu, Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo menyatakan pemerintah daerah akan mengawal program ini dengan dua pendekatan utama. Pertama, social engineering melalui sosialisasi dan pelibatan masyarakat adat. Kedua, environmental engineering yang memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.
"Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki kewajiban memastikan seluruh program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan berhasil," ujar Apolo.