PAPUA — Teddy menjelaskan, kenaikan harga Pertamax tidak serta-merta diikuti oleh kenaikan BBM bersubsidi. Pemerintah memastikan harga Pertalite masih bertahan di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. "Pertamax adalah BBM non-subsidi. Artinya, harga Pertamax harus mengikuti harga minyak dunia," tulis Teddy melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Jumat (6/12/2025).
Dalam unggahannya, Teddy membeberkan tiga alasan utama di balik keputusan PT Pertamina (Persero) ini. Pertama, tren kenaikan harga minyak mentah global yang sudah terjadi sejak Maret lalu. Pemerintah, kata dia, selama ini sudah berusaha menahan laju kenaikan harga BBM bersubsidi agar tidak membebani masyarakat. Namun, untuk BBM non-subsidi seperti Pertamax, mekanisme penyesuaian harga (price adjustment) tidak bisa dihindari.
Alasan kedua, Teddy menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat kelas bawah dengan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. "Pemerintah telah menahan kenaikan BBM bersubsidi tersebut," tegasnya.
Ketiga, penyesuaian harga Pertamax dinilai perlu untuk menjaga keberlangsungan bisnis Pertamina di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Kebijakan ini memastikan bahwa perusahaan pelat merah tersebut tetap bisa beroperasi secara efisien tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kenaikan harga ini otomatis dirasakan oleh pemilik kendaraan yang menggunakan Pertamax dan Pertamax Green 95. Mereka yang sebelumnya memilih BBM non-subsidi dengan oktan lebih tinggi kini harus merogoh kocek lebih dalam. Meski demikian, pemerintah menilai langkah ini lebih adil karena subsidi negara benar-benar difokuskan untuk masyarakat yang berhak melalui Pertalite dan Biosolar.
Keputusan ini juga menjadi sinyal bagi konsumen untuk lebih selektif dalam memilih jenis BBM sesuai dengan kebutuhan kendaraan dan kondisi finansial masing-masing. Pertamina pun diharapkan terus transparan dalam menentukan harga jual BBM non-subsidi di masa mendatang.