JAKARTA — Pembangunan infrastruktur di Papua yang masif dalam beberapa tahun terakhir dinilai belum cukup menjadi jaminan keberhasilan jika tidak dibarengi dengan jaminan keamanan bagi penduduk setempat. Hal ini mengemuka dalam Diskusi Publik Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) yang digelar di Graha MPSI, Jakarta Timur, Jumat (12/6/2026).
Erik Fitriadi, penggiat demokrasi dan HAM yang menjadi pembicara dalam forum tersebut, menyoroti pentingnya dimensi kemanusiaan dalam setiap agenda pembangunan di Bumi Cenderawasih. Menurutnya, kemajuan fisik yang terlihat saat ini harus berjalan beriringan dengan penguatan rasa aman di kalangan warga sipil.
"Saya mengapresiasi berbagai langkah pemerintah yang terus berupaya mempercepat pembangunan Papua. Infrastruktur semakin berkembang, akses layanan publik semakin terbuka, dan perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia juga semakin besar," ujarnya, Sabtu (13/6/2026).
Dalam pemaparannya, Erik menekankan bahwa pembangunan yang kuat dan berkelanjutan membutuhkan fondasi berupa kepercayaan masyarakat. Ia menilai, tanpa adanya jaminan perlindungan terhadap warga sipil, proyek-proyek strategis berpotensi menghadapi hambatan di tingkat akar rumput.
"Pembangunan akan semakin kuat dan berkelanjutan apabila disertai dengan penguatan rasa aman, kepercayaan masyarakat, serta perlindungan terhadap warga sipil," tegasnya di hadapan peserta diskusi.
Pernyataan ini menjadi relevan mengingat Papua kerap dihadapkan pada dinamika keamanan yang kompleks. Erik menilai, stigmatisasi konflik yang kerap melekat pada wilayah tersebut juga perlu diluruskan agar tidak menghambat investasi sosial dan ekonomi.
Meski menyampaikan catatan kritis, Erik tetap memberikan apresiasi terhadap berbagai program pemerintah yang dinilai sudah berjalan di jalur yang benar. Akses layanan pendidikan dan kesehatan yang kian terbuka, serta penguatan konektivitas antarwilayah, disebutnya sebagai bukti nyata komitmen negara.
Namun, ia mengingatkan bahwa indikator keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada angka-angka fisik semata. Dimensi sosial dan rasa keadilan harus menjadi variabel utama dalam evaluasi program ke depan.
Diskusi yang digelar MPSI ini menjadi salah satu forum yang menyoroti pentingnya pendekatan humanis dalam kebijakan pembangunan di daerah rawan konflik. Para peserta sepakat bahwa perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.