WASIOR — DPRK Teluk Wondama resmi mengeluarkan rekomendasi dalam Rapat Paripurna yang digelar Kamis (11/6/2026) di Gedung DPRK Rasiei. Rekomendasi itu menyoroti langsung dampak penghapusan TPP yang mulai berlaku sejak triwulan IV tahun 2025.
Menurut para legislator, perputaran uang di Kabupaten Teluk Wondama selama ini sangat bergantung pada belanja pemerintah. Ketika TPP ditiadakan, belanja pribadi para PNS ikut menyusut dan memperlambat ekonomi lokal.
“Tidak bisa dipungkiri, perputaran uang di Kabupaten Teluk Wondama selama ini masih sangat bergantung pada belanja pemerintah termasuk belanja yang dilakukan secara pribadi oleh para PNS,” ujar Robert Gayus Baibaba, Anggota DPRK dari PDIP yang membacakan rekomendasi dewan.
DPRK menilai situasi ini semakin pelik karena mayoritas ASN di Wondama menggantungkan hidup pada TPP. Gaji pokok yang diterima setiap bulan, menurut dewan, sudah habis terpotong untuk membayar kredit.
“Sebab, realitas menunjukkan bahwa TPP telah menjadi sandaran hidup bagi mayoritas ASN Kabupaten Teluk Wondama lantaran uang gaji pada umumnya sudah terpotong kredit,” kata Gayus.
Kondisi ini mendorong DPRK meminta Pemkab mencari jalan keluar terbaik. Dewan tidak menuntut TPP dikembalikan seperti semula, tetapi setidaknya ada format dan besaran berbeda yang tetap bisa dibayarkan.
Pemkab Teluk Wondama menghentikan pembayaran TPP karena terdampak pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Aser Waroy sebelumnya menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran nasional memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah.
Meski demikian, Pemkab mengaku terus berupaya mendapatkan tambahan anggaran dari pusat. Sekda Aser Waroy menyampaikan optimisme bahwa TPP bisa kembali pada tahun 2026, paling cepat pada triwulan ketiga.
“Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sedang melakukan upaya sehingga mudah-mudahan di tahun ini, paling tidak pada triwulan ketiga tahun ini (2026) sudah bisa ada TPP. Makanya saya minta bapak ibu saudara semua bantu dengan doa,” ujar Sekda saat menerima aspirasi tenaga kesehatan beberapa waktu lalu.
Rekomendasi DPRK ini menjadi tekanan politik bagi eksekutif untuk bergerak lebih cepat. Dengan kondisi fiskal yang terbatas, Pemkab Wondama harus mencari celah anggaran tanpa harus mengorbankan program prioritas lain.
Para ASN dan masyarakat kini menunggu realisasi janji pembayaran TPP di triwulan III tahun 2026. Jika tidak terealisasi, daya beli di Wondama diprediksi akan terus tertekan hingga akhir tahun.