JAYAPURA — Langkah diplomatik baru ditempuh Kepulauan Solomon di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Matthew Wale. Dalam kunjungan pertamanya ke Australia sejak menjabat, Wale yang juga menjabat sebagai ketua Forum Kepulauan Pasifik (PIF) menyampaikan gagasan tentang pakta keamanan regional yang melibatkan seluruh negara Pasifik.
Laporan eksklusif dari reporter urusan luar negeri ABC, Stephen Dziedzic, yang dikutip Jubi dari laman RNZ Pasifik, Rabu (17/6/2026), menyebut Wale memperjelas posisinya bahwa China tidak boleh menjadi aktor utama dalam keamanan Pasifik. Sebaliknya, harus ada arsitektur keamanan yang dikelola dan dipimpin oleh negara-negara Pasifik sendiri.
Wale melakukan perubahan haluan yang tajam ke arah Australia sejak menjabat. Ia memulai negosiasi tentang perjanjian baru dan berjanji untuk "meninjau" pakta keamanan yang sebelumnya disepakati dengan China oleh mantan PM Manasseh Sogavare—yang kini menjadi Ketua Oposisi Parlemen.
Meski demikian, Wale tetap berhati-hati untuk tidak mengkritik Beijing secara terbuka. Ia menyebut China sebagai mitra ekonomi yang berharga bagi Kepulauan Solomon dan bersikeras ingin mempertahankan kebijakan "bersahabat bagi semua, tidak bermusuhan dengan siapa pun".
Wale secara terselubung menyinggung gagasan ini saat konferensi pers di Canberra. Ia berbicara tentang perjanjian "pada suatu tahap di tingkat regional", dengan mengatakan bahwa "titik acuan pertama dalam hal ini berada di dalam wilayah tersebut".
Karena masih menjabat ketua PIF hingga September 2026, Wale berada dalam posisi yang kuat untuk memulai diskusi formal tentang proposal tersebut. Namun, masih belum jelas apakah Australia atau Selandia Baru bersedia mendukung gagasan yang menurut para analis membawa peluang dan risiko signifikan.
Oliver Nobetau dari Lowy Institute menilai gagasan tersebut memiliki "manfaat nyata", tetapi bisa menjadi bumerang bagi Australia dan Selandia Baru jika didukung sebelum ada dukungan luas dari negara-negara Pasifik.
"Mencoba untuk mendapatkan satu pendekatan yang terpadu ketika terdapat begitu banyak pendekatan yang beragam terhadap keamanan di seluruh wilayah ini adalah perjuangan berat yang harus dihadapi," kata Nobetau.
Ia menyarankan Australia mungkin lebih memilih fokus memperkuat perjanjian bilateral yang tengah dinegosiasikan dengan sejumlah negara Pasifik, termasuk Fiji, Papua Nugini, Vanuatu, Tuvalu, Tonga, dan Nauru. "Pertanyaan terbesar adalah seputar implementasi: bagaimana kita mengimplementasikan dan mengoperasionalkan semua perjanjian ini?" ujarnya.
Kepulauan Solomon membangun hubungan diplomatik dengan China melalui Pakta Pertahanan bersama mantan PM Manasseh Sogavare pada 2019. Pakta tersebut mengundang kontroversi bagi Australia dan Selandia Baru.
Kepulauan Solomon juga mendepak Taiwan dan mengakui kebijakan satu China dalam menjalin kerja sama ekonomi. Salah satu hasil kerja sama tersebut adalah pembangunan Stadion Nasional termegah di Pasifik jelang Pasifik Games 2023.
Sejauh ini, juru bicara Wale maupun juru bicara Perdana Menteri Albanese menolak berkomentar mengenai diskusi bilateral tersebut. Beberapa politisi senior Australia diperkirakan akan mengunjungi Kepulauan Solomon dalam beberapa bulan mendatang untuk memperkuat kemajuan yang telah dicapai. (*)