SORONG — Ketua MRP Papua Barat Daya, Alfons Kambu, secara resmi mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menetapkan pejabat definitif. Figur yang diusulkan adalah putra asli Papua (OAP) yang saat ini menjabat Wakapolda Papua Barat Daya.
“Saya berharap Kapolri dapat segera mengisi jabatan Kapolda Papua Barat Daya yang saat ini masih kosong secara definitif. Dalam hal ini saya merekomendasikan Bapak Kombes Pol Semmy Ronny Thabaa,” ujar Alfons saat diwawancarai, Kamis (18/6/2026).
Alfons menilai Kombes Semmy memiliki rekam jejak panjang di Tanah Papua. Pengalaman bertugas di berbagai wilayah, menurutnya, menjadi modal penting untuk membaca persoalan sosial, ideologi, hingga kriminalitas di Papua Barat Daya.
“Beliau adalah sosok pemimpin yang merakyat, mampu merangkul seluruh elemen masyarakat, dan memiliki pengalaman yang cukup luas di Papua,” kata Alfons.
Selama menjabat Wakapolda, Kombes Semmy dinilai menunjukkan gaya kepemimpinan humanis. Pendekatan dialog dan persuasif menjadi ciri khasnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Alfons secara khusus menyoroti peran Kombes Semmy dalam menangani sejumlah isu di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw. Menurutnya, berbagai persoalan di dua daerah itu bisa diredam melalui pendekatan kemanusiaan dan komunikasi efektif dengan warga.
“Pada berbagai isu yang berkembang di Maybrat maupun Tambrauw, beliau mempunyai peran yang sangat baik. Banyak persoalan yang dapat diselesaikan melalui pendekatan kemanusiaan dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat,” ujarnya.
Alfons juga menambahkan bahwa Kombes Semmy mampu membangun komunikasi lintas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan sangat baik. Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan di provinsi termuda di Papua tersebut.
Pimpinan lembaga kultur OAP ini berharap usulan tersebut mendapat respons serius dari Mabes Polri. Dengan adanya kapolda definitif, organisasi Polda Papua Barat Daya bisa lebih cepat berkembang.
“Saya berharap Kapolri melihat hal ini secara serius sehingga beliau dapat diberikan kewenangan penuh sebagai Kapolda definitif untuk mengembangkan organisasi Polda Papua Barat Daya, mengisi berbagai kebutuhan jabatan yang masih kosong, serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat,” tutup Alfons.
Hingga berita ini diturunkan, Mabes Polri belum memberikan tanggapan resmi terkait rekomendasi dari MRP Papua Barat Daya tersebut.