JAYAPURA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti kondisi kawasan kumuh di Kota Jayapura yang masih memerlukan penanganan serius. Dalam kunjungannya ke Tanjung Ria, Senin (22/6), ia menemukan sejumlah masalah mendasar yang menghambat kualitas hidup warga.
Menurut Mendagri Tito, persoalan di kawasan Tanjung Ria cukup kompleks. Mulai dari penumpukan sampah yang tidak terkelola, drainase yang tidak berfungsi optimal, hingga akses air bersih yang belum menjangkau seluruh rumah warga.
"Hari ini kami melakukan tinjauan ke wilayah Tanjung Ria di mana kondisi lapangan menunjukkan masih adanya persoalan serius," ujarnya usai kunjungan.
Mendagri menegaskan bahwa percepatan penataan kawasan kumuh ini menjadi perhatian utama Presiden Prabowo. Program ini dikoordinasikan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di perkotaan Papua.
"Untuk itu hal ini menjadi fokus dari Presiden Prabowo melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh karena ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perkotaan Papua," jelasnya.
Pemerintah pusat telah menetapkan target bedah rumah di Provinsi Papua sebanyak 23.300 unit lebih. Khusus untuk Kota Jayapura, sebanyak 500 rumah menjadi sasaran prioritas yang diharapkan rampung pada tahun 2026 ini.
Selain di perkotaan, program bedah rumah juga akan menyasar daerah-daerah perbatasan di Tanah Papua. Mendagri pun meminta dukungan penuh dari masyarakat agar target ini dapat terealisasi.
Mendagri Tito menekankan bahwa keberhasilan penataan kawasan kumuh tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.
"Saya yakin dengan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat perubahan kawasan kumuh menjadi lingkungan yang lebih layak huni, sehat, dan aman," katanya.
Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendukung penataan tersebut agar fasilitas yang dihasilkan benar-benar aman dan sehat bagi warga.