NABIRE — Rencana pembatasan pasokan telur dari luar Papua Tengah ini merupakan respons atas masih rendahnya daya saing peternak lokal. Selama ini, telur yang beredar di pasar Nabire mayoritas didatangkan dari luar provinsi, membuat harga jual peternak lokal tertekan. Pemprov menilai situasi ini tidak sehat bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan data BPS Nabire, konsumsi rumah tangga di daerah itu mencapai 1.062.000 butir per periode tertentu. Angka ini menjadi potensi pasar yang sangat besar bagi peternak ayam petelur lokal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pasokan masih dipenuhi oleh distributor dari luar Papua Tengah.
Peternak lokal kerap mengeluhkan sulitnya bersaing dengan harga telur impor daerah yang lebih murah. Biaya produksi yang tinggi, terutama untuk pakan dan distribusi, menjadi kendala klasik yang belum terselesaikan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berencana menerapkan kuota masuk telur dari luar daerah dan menetapkan harga acuan di tingkat petani. Langkah ini ditempuh agar peternak lokal mendapatkan ruang pasar yang adil. Sejumlah dinas terkait saat ini tengah mematangkan regulasi yang akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur.
Kebijakan ini juga akan didukung dengan program bantuan bibit ayam dan pakan murah bagi peternak binaan. Pemprov menargetkan dalam dua tahun ke depan, 70 persen kebutuhan telur di Nabire bisa dipasok dari peternak lokal.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Papua Tengah menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak hanya melindungi peternak, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Dengan adanya kepastian pasar, peternak kecil di kampung-kampung sekitar Nabire bisa meningkatkan skala usahanya.
“Kami ingin peternak lokal tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Dengan perlindungan ini, mereka bisa naik kelas dari peternak skala rumah tangga menjadi usaha kecil menengah,” ujarnya dalam sebuah rapat koordinasi pekan lalu.
Rencana kebijakan ini masih dalam tahap finalisasi dan akan segera diuji publik. Pemprov Papua Tengah berharap aturan ini bisa menjadi model perlindungan peternak lokal di daerah lain di Tanah Papua. Langkah selanjutnya adalah sosialisasi ke distributor dan pelaku pasar di Nabire agar transisi berjalan mulus.