JAYAPURA — Wamendagri Ribka Haluk menegaskan bahwa penghargaan kinerja daerah yang digulirkan Kemendagri bukan sekadar seremoni. Ia menyebut sistem ini dirancang untuk mendorong kompetisi sehat antardaerah di Papua, sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik.
“Penghargaan yang diberikan oleh Mendagri Tito Karnavian ini harus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Ribka dalam acara penganugerahan di Kota Jayapura, Senin (22/6).
Kemendagri menetapkan empat indikator utama dalam pemberian penghargaan ini. Daerah dinilai berdasarkan capaian di bidang penurunan tingkat pengangguran, creative financing, pengendalian inflasi, serta penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.
Ribka menjelaskan, pembagian regional menjadi enam wilayah—termasuk regional Papua—dilakukan agar daerah dengan kapasitas fiskal berbeda bisa berkompetisi secara lebih adil. “Daerah dengan karakteristik yang berbeda dapat berkompetisi secara lebih adil dalam menunjukkan capaian pembangunan,” ujarnya.
Wamendagri mengingatkan bahwa program apresiasi ini akan berlangsung dalam beberapa putaran. Bagi Pemda yang belum menerima penghargaan pada tahap kali ini, ia meminta agar segera melakukan evaluasi terhadap indikator penilaian yang ditetapkan.
“Kami harapkan pemerintah daerah yang belum menerima penghargaan terhadap tata kelola pemerintahan di daerah pada putaran berikutnya bisa menerima reward tersebut,” kata Ribka.
Kemendagri mencatat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan oleh beberapa daerah di Papua. Mulai dari efektivitas program pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga inovasi pelayanan publik.
Menurut Ribka, perbaikan itu penting agar kinerja pemerintahan semakin optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. “Sistem penghargaan yang diterapkan Kemendagri juga bertujuan menciptakan kompetisi yang sehat antar-daerah,” tambahnya.
Ribka berharap penghargaan ini memacu Pemda di Papua untuk menghadirkan tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah daerah semakin terpacu untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif,” pungkasnya.